MEDIAINDONESIANEWS.ID – Dugaan praktik mark-up Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2024 hingga 2025 kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Kali ini, dugaan tersebut terjadi di Desa Bajo Guraping, Kecamatan Kayoa, dengan Kepala Desa berinisial (HAY) diduga memanipulasi realisasi anggaran untuk kepentingan pribadi.
Informasi tersebut disampaikan oleh salah satu warga Desa Bajo Guraping yang enggan disebutkan namanya. Kepada awak media, Selasa (3/3/2026), sumber tersebut mengungkapkan adanya dugaan praktik korupsi dengan modus manipulasi data anggaran pada sejumlah kegiatan desa yang bersumber dari ADD Tahun 2024–2025.
Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan dan realisasi kegiatan yang dibiayai dari anggaran desa. Selain itu, Kepala Desa Bajo Guraping disebut kurang transparan dalam pengelolaan ADD dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Sejumlah kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Kami menduga ada manipulasi dalam laporan anggaran,” ujar sumber tersebut.
Sementara itu, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa, HAY, melalui pesan WhatsApp terkait penggunaan ADD Tahun 2024 hingga 2025. Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, penggunaan Anggaran Dana Desa seharusnya dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat agar warga mengetahui besaran serta peruntukan anggaran yang diterima desa.
Atas sejumlah indikasi dugaan tindak pidana korupsi tersebut, tim media menyatakan akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Inspektorat di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk menindaklanjuti persoalan ini.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau guna memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Reporter: (Said Jumat)
