MEDIAINDONESIANEWS.ID – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menilai kebijakan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penting dilakukan guna mendorong efektivitas serta optimalisasi kinerja pemerintahan daerah di Provinsi Maluku.
Menurut Benhur, esensi perampingan OPD bukan sekadar mengurangi jumlah perangkat daerah, tetapi membangun sistem kerja yang lebih efisien dengan prinsip miskin struktur, kaya fungsi.
“Efektivitas dari perampingan itu bermaksud memberikan gambaran tentang kerja-kerja yang optimal. Jadi kita harus menekan, miskin struktur tapi kaya fungsi seperti dulu kala,” ujar Benhur kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Senin (19/1/2026).
Ia mencontohkan sejumlah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif meskipun jumlah OPD tidak terlalu banyak, seperti Bali dan Sulawesi Selatan.
“Daerah-daerah yang punya pendapatan tinggi saja OPD-nya tidak terlalu banyak,” katanya.
Benhur berharap pemerintah daerah memiliki kajian yang matang dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah, sehingga kebijakan perampingan dapat dilakukan secara tepat dan berorientasi pada peningkatan kinerja birokrasi.
“Daerah ini harus lebih optimal dengan mengefisienkan tubuh OPD-nya. Jangan seperti pemerintah pusat, kementeriannya banyak tapi kerjanya belum tentu baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Benhur juga mengusulkan jumlah ideal organisasi perangkat daerah di Provinsi Maluku berada pada kisaran 32 OPD. Menurutnya, jumlah tersebut dinilai cukup untuk memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat. (AHL)
