MEDIAINDONESIANEWS.ID – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku, Basri Damis, menegaskan komitmen partainya untuk memperkuat konsolidasi internal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi Pemilu 2029.
Hal tersebut disampaikan Basri Damis dalam sambutannya pada acara pengukuhan pengurus DPW PKB Maluku masa bakti 2026–2031 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), di Swiss-Belhotel Ambon, Selasa (31/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Basri menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta kehadiran sejumlah pejabat dan tokoh penting, mulai dari unsur pemerintah daerah, pimpinan DPRD, partai politik, hingga tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.
Ia menegaskan bahwa kepengurusan yang baru saja dikukuhkan telah menerima mandat langsung dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan komitmen kinerja.
“Pengukuhan ini bukan sekadar formalitas, melainkan amanat sejarah untuk menjaga PKB sebagai rumah perjuangan politik yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Basri menjelaskan, orientasi politik PKB Maluku ke depan akan difokuskan pada penguatan ideologi partai, peningkatan pelayanan masyarakat, serta upaya mendekatkan diri dengan rakyat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2029.
Ia juga mengungkapkan bahwa capaian PKB pada Pemilu 2024, dengan perolehan kursi di DPRD Provinsi Maluku dan 31 kursi DPRD kabupaten/kota, menjadi modal penting untuk meningkatkan kekuatan politik partai di masa mendatang.
“Target kami jelas, bagaimana PKB bisa memenangkan pemilu di semua daerah pemilihan, baik di tingkat DPR RI, provinsi, maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Lebih lanjut, Basri menyebut Muskerwil 2026 sebagai agenda strategis partai untuk merumuskan program kerja prioritas, sekaligus bagian dari pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Selain itu, forum tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah sebagai bentuk kontribusi PKB terhadap pembangunan daerah. Dari 21 poin rekomendasi yang disiapkan, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian.
Pertama, terkait kebijakan fiskal daerah. PKB Maluku mendorong pemerintah pusat untuk meninjau kembali alokasi anggaran bagi daerah, mengingat peran strategis daerah dalam struktur negara.
“Kami menilai, jika porsi anggaran daerah terus menurun, maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi tekanan di masa mendatang,” katanya.
Kedua, PKB kembali menyoroti pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan yang dinilai belum menunjukkan kepastian dari pemerintah pusat. Untuk itu, pihaknya mengusulkan pembentukan badan khusus percepatan pembangunan Maluku dengan dukungan anggaran yang memadai.
Menutup sambutannya, Basri mengajak seluruh kader PKB untuk bekerja secara profesional, solid, dan berorientasi pada kepentingan rakyat demi mewujudkan target politik partai di masa mendatang. (AHL)
