MEDIAINDONESIANEWS.ID – Anggota DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, S.Hut., berharap Pemerintah Provinsi Maluku terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal tersebut disampaikan Sangkala kepada sejumlah awak media usai mengikuti Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di DPRD Maluku, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, mulai dari Sekretaris Daerah hingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita berharap seluruh aparat pemerintah daerah, Sekda dan seluruh perangkatnya, terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK,” ujar Sangkala.
Ia menilai, selama beberapa periode kepemimpinan gubernur di Maluku, mulai dari masa pemerintahan Said Assagaff, Murad Ismail, hingga saat ini di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa, upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah terus dilakukan dan perlu dipertahankan.
Menurut Sangkala, tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Komitmen kita adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sangkala berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal dan menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku.
Dengan tindak lanjut yang konsisten terhadap setiap rekomendasi BPK, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Maluku. (MIN-01)
