MEDIAINDONESIANEWS.ID — DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (26/8/2026), dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun.
Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui agenda tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, catatan, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan perguruan tinggi, staf ahli Gubernur, para asisten Sekda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Dalam agenda tersebut, pendapat akhir fraksi-fraksi menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan dan pelaksanaan APBD 2025 sekaligus masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan kebijakan anggaran ke depan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Maluku. (MIN-01)
