MEDIAINDONESIANEWS.ID — Masyarakat tani dan nelayan di Kabupaten Buru menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mereka. Aspirasi tersebut antara lain berupa bantuan bibit pala dan kelapa kopra bagi petani serta bantuan alat tangkap bagi nelayan.
Aspirasi itu disampaikan masyarakat saat pelaksanaan kegiatan reses/penyerapan aspirasi anggota DPRD Provinsi Maluku di Kabupaten Buru. Untuk sektor perikanan, masyarakat mengusulkan bantuan alat tangkap berupa bagan, tali rompong, tonda, dan jaring.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Maluku, H. Ridwan Nurdin, mengatakan aspirasi masyarakat tersebut menjadi bagian dari tugas DPRD untuk mendengar, menyerap, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ridwan Nurdin kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (21/9).
“Pada prinsipnya, Dewan mendengar, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, ada hal-hal yang sifatnya berkelanjutan dan akan menjadi fokus kami untuk mengawal kebutuhan petani dan nelayan di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan,” ujar Ridwan.
Selain sektor pertanian dan perikanan, kata dia, masyarakat juga menyampaikan persoalan infrastruktur, khususnya akses jalan antardesa dan kecamatan.
Di dataran Waeapo, masyarakat mengusulkan pembangunan dan peningkatan jalan yang menghubungkan desa dengan kecamatan. Sementara di Desa Parburu, kondisi jalan sepanjang sekitar 800 meter menjadi perhatian karena mengalami kerusakan dan belum mendapatkan peningkatan aspal.
“Di Desa Parburu, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Sekitar 800 meter jalan sudah terputus dan belum ada peningkatan aspal. Akibatnya, jalan berdebu dan banyak terdapat lubang,” jelasnya.
Ridwan menambahkan, aspirasi masyarakat di Desa Wanakarta juga berkaitan dengan sektor pendidikan, khususnya keberadaan guru dan sekolah madrasah swasta.
Dalam pertemuan dengan orang tua siswa, murid, serta guru-guru madrasah swasta tingkat Aliyah dan Tsanawiyah, masyarakat meminta perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik. Selain itu, mereka mengusulkan penambahan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendidikan lainnya.
Menurut Ridwan, guru-guru swasta yang telah mengabdi selama puluhan tahun juga berharap mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik melalui formasi penuh waktu maupun paruh waktu.
“Mereka berharap ada perhatian yang sama terhadap guru-guru yang selama ini mengabdi di sekolah swasta, seperti halnya guru yang mengabdi di sekolah negeri,” katanya.
Persoalan serupa, lanjut Ridwan, ditemukan di Desa Ewiri, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan. Salah satu sekolah di bawah Yayasan YPPK, yakni SMP Ewiri, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Di sisi lain, guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun juga disebut belum mendapatkan perhatian dan pengakuan yang memadai dari pemerintah daerah.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi persoalan ketika pemerintah melakukan pengangkatan tenaga pendidik sebagai PNS maupun PPPK karena guru-guru yang telah lama mengabdi di sekolah swasta harus berupaya untuk dapat masuk ke dalam sistem sekolah negeri.
“Dengan hasil reses ini menjadi catatan bagi saya sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Maluku. Semua persoalan yang ada akan kami perjuangkan. Kami juga telah melaporkannya kepada Ketua Wilayah Partai NasDem yang juga Wakil Gubernur Maluku untuk ditindaklanjuti, terutama terkait nasib guru-guru swasta yang selama ini belum mendapatkan perhatian pemerintah,” pungkas Ridwan Nurdin. (MIN-01)
