MEDIAINDONESIANEWS.ID — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Lewerissa dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (26/8/2026).
Lewerissa mengatakan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran selama satu tahun anggaran. Karena itu, masukan dan rekomendasi DPRD menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan sekaligus menyusun langkah perbaikan ke depan.
“Setelah melalui tahapan pembahasan yang konstruktif, hari ini kita telah mendengar bersama pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku, yang memuat berbagai catatan dan rekomendasi yang akan menjadi atensi dan perhatian serius Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” kata Lewerissa.
Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai capaian kinerja pemerintahan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai, mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi, serta merumuskan langkah yang tepat dan solutif.
Menurut Lewerissa, tantangan pembangunan Maluku ke depan tidak ringan. Namun, ia mengajak seluruh pihak tetap optimistis dan menjadikan berbagai tantangan sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras demi kemajuan daerah.
“Tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan akan semakin berat, tetapi saya optimis karena harapan akan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha, bekerja, dan berjuang bagi Maluku tercinta,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh elemen masyarakat. Menurut dia, kemitraan yang kuat menjadi salah satu modal penting dalam mempercepat transformasi pembangunan Maluku menuju daerah yang maju, adil, dan sejahtera.
“Saya yakin dengan sinergitas dan kemitraan yang kuat antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat di daerah ini kita akan mampu mewujudkan cita-cita bersama untuk mencapai transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lewerissa juga meminta dukungan DPRD Provinsi Maluku dalam pembahasan dua agenda anggaran yang akan segera dilakukan, yakni Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia menilai kedua agenda tersebut membutuhkan semangat kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, proses pembahasan diharapkan berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung prioritas pembangunan Maluku.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku atas persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Lewerissa menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Maluku. Ia berharap momentum tersebut semakin memperkuat persaudaraan dan kebersamaan dalam membangun Maluku.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Maluku atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan perguruan tinggi, staf ahli Gubernur, para asisten Sekda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.;(Red/Diskominfo Maluku)
