MEDIAINDONESIANEWS.ID – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, H. Amirudin, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah menuntut adanya penentuan skala prioritas pembangunan secara matang, serta penguatan koordinasi lintas pemerintah agar setiap usulan pembangunan di Provinsi Maluku dapat memperoleh perhatian di tingkat nasional.
Menurut Amirudin, banyaknya usulan pembangunan dari kabupaten dan kota membuat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi secara bersamaan. Karena itu, diperlukan proses pemilahan dan pengukuran yang cermat untuk memastikan program yang paling mendesak dapat lebih dahulu diperjuangkan.
“Jumlah usulan yang masuk sangat banyak, sementara kemampuan anggaran terbatas. Maka yang harus kita lakukan adalah memilah mana yang paling krusial dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Amirudin saat dikonfirmasi dari Ambon, Rabu (4/2/2026).
Ia juga mengapresiasi rapat koordinasi pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku bersama perwakilan seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan kepentingan daerah.
Amirudin menilai penyampaian aspirasi secara kolektif akan memperkuat posisi tawar Maluku ketika berhadapan dengan kementerian dan lembaga di Jakarta.
“Kalau kita datang dengan satu suara, membawa kebutuhan yang telah disepakati bersama, maka pemerintah pusat akan lebih mudah menangkap urgensi persoalan Maluku,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membangun mekanisme koordinasi yang berkelanjutan, bukan sekadar bersifat seremonial. Ia mendorong agar pertemuan lintas daerah dapat dilakukan secara rutin minimal setiap triwulan, menyesuaikan dengan siklus penganggaran.
“Koordinasi tidak boleh terputus terlalu lama. Anggaran bergerak per tiga bulan. Kalau kita terlambat menyelaraskan program, maka peluang mendapatkan dukungan bisa hilang,” tegasnya.
Menurut Amirudin, berbagai permasalahan pembangunan di kabupaten dan kota perlu terlebih dahulu dikonsolidasikan di tingkat provinsi, sehingga usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat lebih terarah, fokus, serta memiliki dasar argumentasi yang kuat.
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Meski ruas jalan provinsi telah tuntas, masih banyak jalan desa dan kabupaten yang membutuhkan penanganan serius.
“Jalan provinsi di SBB memang sudah selesai, namun jalan desa dan kabupaten masih memerlukan sentuhan anggaran. Tanpa kolaborasi yang kuat, sulit bagi daerah untuk menuntaskan persoalan ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Amirudin juga mengingatkan semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam memperebutkan alokasi anggaran pusat. Ia mencontohkan peristiwa bencana banjir besar di wilayah Sumatera yang saat ini turut menyedot perhatian dan anggaran nasional.
“Perhatian pemerintah pusat saat ini banyak tercurah ke Sumatera. Kalau Maluku tidak proaktif menyuarakan kebutuhannya, maka kita bisa saja tersisih,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan di Maluku untuk membangun pola koordinasi terpadu dengan menyusun daftar kebutuhan prioritas secara sistematis dan berbasis kepentingan publik.
“Kebutuhan daerah harus dipetakan dengan jelas, diprioritaskan, lalu diperjuangkan bersama. Inilah kunci agar Maluku tidak terus tertinggal dalam poros pembangunan nasional,” pungkas Amirudin. (AHL)
