MEDIAINDONESIANEWS.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026, meskipun pemerintah daerah berada dalam kondisi efisiensi anggaran. Rapat tersebut berlangsung pada Sabtu, (13/12/2025).
Rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Buru Selatan itu turut dihadiri Bupati Buru Selatan, La Hamidi, bersama pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir yang memuat pandangan, masukan, dan catatan strategis terhadap Ranperda RAPBD Tahun Anggaran 2026. Sejumlah fraksi menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, dengan tetap mengutamakan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kondisi efisiensi anggaran menjadi perhatian utama dalam pembahasan RAPBD 2026. Fraksi-fraksi DPRD mendorong agar alokasi anggaran difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan sektor ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar sesuai dengan tata tertib DPRD. Selanjutnya, Ranperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026 akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (MIN-05)
