MEDIAINDONESIANEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mengapresiasi capaian satu tahun kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala, menilai sejumlah indikator makro ekonomi daerah menunjukkan tren positif sepanjang tahun pertama kepemimpinan keduanya.
“Yang pertama, DPRD menyampaikan apresiasi atas capaian satu tahun. Harus kita akui bahwa target makro ekonomi kita cukup baik. Kemudian juga banyak pencapaian seperti penurunan angka kemiskinan, serta program-program PSN dan program nasional pemerintahan Prabowo Subianto juga berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Hendrik,” ujar Sangkala kepada wartawan di Ambon, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang disinergikan dengan program pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan di Maluku.
Meski memberikan apresiasi, Sangkala menegaskan DPRD tidak akan berhenti pada pujian semata. Ia memastikan fungsi pengawasan lembaga legislatif tetap dijalankan agar roda pemerintahan berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Apalagi, Pemerintah Provinsi Maluku baru saja melakukan perombakan birokrasi di lingkup pemerintahan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja aparatur sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita patut mensyukuri, tetapi tetap akan terus mengawal agar pemerintahan ini bisa berjalan efektif. Mudah-mudahan birokrasinya bisa bekerja lebih efisien, efektif, dan memenuhi target RPJMD yang sudah ditetapkan bersama DPRD,” tegasnya.
Sangkala juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan, persaudaraan, serta jaminan keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim pembangunan yang kondusif di Maluku.
Di sisi lain, DPRD Maluku juga tengah merespons sejumlah agenda strategis daerah. Salah satunya percepatan pembahasan revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, serta penguatan kelembagaan untuk mendukung efisiensi pemerintahan.
“Banyak perda yang sedang kita percepat dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan, termasuk mendukung kepentingan gubernur untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya,” jelasnya.
Terkait rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Sangkala menyatakan DPRD pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap langkah tersebut.
Menurutnya, skema pembiayaan itu merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah yang juga akan diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Kita masih menunggu, tim pemerintah sementara bernegosiasi dengan PT SMI. Kita tunggu hasilnya seperti apa, tetapi dewan mendukung,” pungkasnya. (Tim-Red)
