MEDIAINDONESIANRWS.ID – Forum Masyarakat Tanimbar Maluku (FMT-M) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan groundbreaking Proyek Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026 dan direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum FMT-M, Jan Atremax Terry, dalam konferensi pers yang digelar di BiZ Hotel City Center, Ambon, Senin (6/7/2026), usai melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku.
Dalam konferensi pers itu, Jan didampingi Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar, serta jajaran pengurus FMT-M.
Jan mengatakan, audiensi dengan Gubernur Maluku bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat Tanimbar sekaligus memastikan kesiapan daerah menjelang peletakan batu pertama proyek strategis nasional tersebut.
“Kami menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa berdasarkan kondisi terkini, situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di lokasi pelaksanaan groundbreaking, berada dalam kondisi aman dan kondusif. Masyarakat Tanimbar, baik yang berada di Maluku maupun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sangat antusias dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini,” ujarnya.
Menurut Jan, proyek Blok Masela merupakan anugerah sekaligus momentum bersejarah bagi masyarakat Tanimbar setelah melalui proses yang berlangsung lebih dari dua dekade.
“Perjuangan selama lebih dari 20 tahun akhirnya memasuki tahap pelaksanaan. Ini merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri oleh seluruh masyarakat Tanimbar,” katanya.
Ia menjelaskan, Gubernur Maluku dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut.
“Beliau menekankan bahwa hak ulayat masyarakat telah diakomodasi. Karena itu masyarakat diharapkan bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menyukseskan proyek ini, sebab manfaatnya akan dirasakan bersama pada masa mendatang,” jelas Jan.
FMT-M juga mengajak masyarakat untuk melihat proyek Blok Masela sebagai peluang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian daerah.
“Ini merupakan salah satu mega proyek terbesar di dunia. Karena itu masyarakat Tanimbar jangan sampai menjadi penonton di negeri sendiri. Kita harus mempersiapkan SDM agar dapat mengambil bagian dalam pembangunan ini,” katanya.
Imbau Jaga Kondusivitas
Menanggapi berbagai dinamika yang sempat berkembang terkait pelaksanaan proyek, Jan mengungkapkan pihaknya telah melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan berbagai organisasi masyarakat maupun tokoh-tokoh di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Hari ini semua pihak memberikan respons yang sangat positif untuk mendukung suksesnya groundbreaking Blok Masela. Kami mengimbau agar tidak ada pihak-pihak yang memperkeruh situasi atau menunggangi persoalan yang sedang diselesaikan pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima FMT-M dari masyarakat di lokasi, seluruh persiapan pelaksanaan groundbreaking telah berjalan sesuai rencana.
“Lokasi pelaksanaan sudah siap. Masyarakat setempat juga telah menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut,” katanya.
Usulkan Penanganan Abrasi
Selain membahas Blok Masela, FMT-M juga menyampaikan aspirasi terkait penanganan abrasi pantai yang melanda 15 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Jan mengatakan pihaknya telah menyerahkan proposal kepada Gubernur Maluku agar persoalan tersebut diteruskan kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
“Kami menyampaikan persoalan abrasi yang cukup parah di 15 desa. Syukur, Bapak Gubernur merespons positif dan akan menindaklanjuti usulan tersebut kepada instansi terkait,” ujarnya.
Serukan Persatuan
Di akhir konferensi pers, FMT-M kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menyukseskan proyek strategis nasional tersebut.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Tanimbar, baik yang berada di Maluku, di daerah lain maupun di kampung halaman, untuk bersatu mendukung proyek ini. Manfaatnya bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang,” kata Jan.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai proses ganti rugi lahan dan hak ulayat masyarakat, Jan menegaskan persoalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah.
“Persoalan ganti rugi dan penyelesaian hak masyarakat merupakan kewenangan pemerintah. Informasi yang kami peroleh, proses tersebut sedang berjalan dan terus ditangani oleh pihak yang berwenang. Kami berharap seluruh proses dapat diselesaikan dengan baik sehingga pelaksanaan groundbreaking berjalan lancar,” pungkasnya. (MIN-01)
