MEDIAINDONESIANEWS.ID – Pemerintah Kota Ternate baru saja melantik 43 pejabat fungsional dan administrator di lingkungan pemerintah kota. Pelantikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat kinerja birokrasi di Kota Ternate.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Ternate menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik akan diberhentikan dari jabatannya. Pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian serius dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ternate.
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik IMM Kota Ternate, Badri Umamit, menilai ketegasan Wali Kota harus diterapkan secara menyeluruh, termasuk kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak serius bekerja.
“Kepala OPD juga harus diberhentikan apabila tidak serius dalam bekerja. Banyak pembangunan dan infrastruktur yang belum selesai, sehingga dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD Kota Ternate,” tegas Badri, Senin (7/10/).
Menurutnya, sejumlah persoalan seperti jalan rusak dan sampah yang terbengkalai menjadi bukti lemahnya kinerja sebagian OPD dalam menangani urusan pelayanan publik. IMM mendesak agar pemerintah kota segera menindaklanjuti hal tersebut dengan langkah konkret.
“Kalau memang tidak serius, Wali Kota harus mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dan mengganti dengan orang yang benar-benar mau bekerja dan melayani masyarakat,” ujarnya.
Badri menambahkan, langkah ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan publik.
“Ini menjadi langkah serius karena pelayanan masyarakat harus terus ditingkatkan dan lebih diseriusi,” pungkasnya.
IMM berharap Pemerintah Kota Ternate dapat melakukan evaluasi secara objektif terhadap seluruh jajaran OPD agar visi pembangunan kota yang berorientasi pada pelayanan publik benar-benar terwujud. (Ri)
