banner 970x250

Kepala Desa Matuting Tanjung Disorot, Proyek Polindes dan Pagar Desa Diduga Terbengkalai, Penyaluran Bansos Dipertanyakan

MEDIAINDONESIANEWS.ID Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matuting Tanjung, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah proyek yang bersumber dari anggaran desa tersebut diduga tidak tuntas dan belum dimanfaatkan secara optimal hingga 2026.

Sorotan publik mencuat setelah pemberitaan sebelumnya beredar dan memicu perbincangan di kalangan warga. Beberapa proyek yang dipertanyakan antara lain pembangunan gedung Polindes, gedung PAUD, serta pagar desa.

Warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kondisi bangunan Polindes tampak tidak terawat dan mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Fasilitas penunjang juga disebut belum memadai sehingga pelayanan kesehatan sementara masih dilakukan di rumah warga.

Sementara itu, pembangunan gedung PAUD dilaporkan belum rampung. Berdasarkan pantauan lapangan pada Senin (16/2/2026), keramik belum terpasang sepenuhnya, plafon belum tersedia, jendela belum terpasang sempurna, serta beberapa bagian dinding belum diplester.

Proyek pembangunan pagar desa yang dianggarkan sejak 2023 dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah juga disebut belum selesai hingga Februari 2026. Sejumlah warga menilai konstruksi pagar kurang memenuhi standar, terutama pada bagian pondasi yang dianggap tidak cukup dalam.

Selain proyek fisik, warga juga menyoroti dugaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya yang dinilai tidak tepat sasaran. Warga menduga bantuan lebih banyak diterima oleh staf pemerintah desa maupun keluarga kepala desa.

Masyarakat meminta lembaga berwenang melakukan pemeriksaan administrasi desa dan verifikasi daftar penerima bantuan selama masa kepemimpinan Kepala Desa Matuting Tanjung, Ais Luri.

Saat dikonfirmasi pada Senin malam, Ais Luri menyampaikan bahwa sejumlah pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab pejabat kepala desa sebelumnya, yakni Yohanes dan Jemi.

Namun, Jemi selaku mantan pejabat sementara Kepala Desa Matuting Tanjung membantah pernyataan tersebut. Ia menegaskan selama menjabat tidak pernah menganggarkan pembangunan Polindes maupun PAUD. Menurutnya, bangunan Polindes yang kini rusak dibangun pada masa kepemimpinan Ais Luri periode 2009–2015.

Terkait pembangunan PAUD, Ais Luri menyebut pada 2016 Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan pernah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Yohanes dan menemukan pelanggaran serta meminta pembangunan dilanjutkan. Namun hingga kini bangunan tersebut disebut belum juga rampung.

Ais Luri juga menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, baik periode awal maupun periode 2023–2026, dirinya belum pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan. Ia menegaskan seluruh program desa berjalan lancar tanpa kendala.

Selain itu, warga turut menyoroti dugaan dominasi keluarga kepala desa dalam struktur pemerintahan desa, termasuk penempatan salah satu anak kepala desa sebagai operator administrasi desa. Dugaan serupa juga muncul dalam penyusunan struktur Koperasi Merah Putih desa yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Warga mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, serta aparat penegak hukum di Kabupaten Halmahera Selatan untuk turun langsung melakukan pengecekan kondisi bangunan, mengaudit laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam APBDes, serta mengevaluasi struktur pemerintahan desa dan koperasi secara menyeluruh dan transparan.

Masyarakat berharap pemeriksaan dilakukan secara terbuka agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Mereka menegaskan aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola dana desa agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebelum berita ini ditayangkan, wartawan telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait sebagai bentuk keberimbangan informasi. Namun hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, maupun pihak Pemerintah Desa Matuting Tanjung.

Kabiro Halsel: (Munces)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 325x300

You cannot copy content of this page