MEDIAINDONESIANEWS.ID — Komisi III DPRD Provinsi Maluku saat ini berada di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang didanai APBN, APBD, serta sumber pembiayaan lainnya pada Tahun Anggaran 2025.
Dalam agenda pengawasan tersebut, komisi yang membidangi infrastruktur dan ekonomi itu meninjau sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Maluku sejak Kamis (7/5/2026).
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Abdulah Kelilauw, mengatakan, pengawasan yang dilakukan pihaknya difokuskan pada proyek-proyek yang dikerjakan BPJN Maluku di wilayah SBT.
Menurutnya, tim Komisi III telah meninjau langsung tiga lokasi pembangunan Jembatan Ambohusen serta dua titik pembangunan di kawasan Bula Air.
“Nilai proyek jembatan itu kurang lebih Rp41 miliar, nanti kami kroscek lagi. Tujuan kami memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai prosedur, waktu, dan konstruksi yang ditetapkan,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, proyek pembangunan tersebut memiliki masa kerja antara 120 hingga 160 hari yang dimulai sejak September tahun lalu.
“Artinya, saat ini sudah berjalan sekitar enam sampai tujuh bulan dan hampir mendekati tahap penyelesaian,” katanya.
Meski demikian, Komisi III mencatat adanya keterlambatan pekerjaan di dua titik proyek akibat kendala pembebasan lahan. Namun, persoalan tersebut telah diselesaikan melalui fasilitasi pemerintah daerah sehingga pekerjaan dapat kembali dilanjutkan.
“Kami khawatir waktu habis di tengah jalan. Alhamdulillah, lewat fasilitasi Pemda, solusi sudah ditemukan dan pekerjaan bisa dilanjutkan,” jelasnya.
Kelilauw menambahkan, tiga jembatan yang sementara dikerjakan tersebut merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat SBT. Karena itu, Komisi III DPRD Maluku akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh pekerjaan rampung sesuai target yang telah ditetapkan.
“Komisi III memastikan seluruh pekerjaan selesai tepat waktu agar infrastruktur yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (MIN-01)
