MEDIAINDONESIANEWS.ID – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Suanthie Jhon Laipeny, meminta Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan memperhatikan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap masyarakat, khususnya petani yang kehilangan tanaman dan hasil panen akibat kebakaran di sejumlah wilayah di Maluku.
Hal tersebut disampaikan Suanthie dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II dan III DPRD Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan instansi terkait di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu (14/10/2026). Rapat tersebut membahas mitigasi dan penanganan karhutla yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku.
Dalam forum tersebut, Suanthie menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari pemerintah terhadap berbagai persoalan yang disampaikan dalam rapat, terutama menyangkut masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, kebakaran yang melanda lahan masyarakat tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam sumber penghidupan warga. Terlebih, tanaman yang terbakar sebagian telah memasuki masa panen sehingga kerugian yang dialami petani menjadi semakin besar.
Ia meminta Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan berkoordinasi untuk mengidentifikasi lahan terdampak, mendata tanaman yang terbakar, serta mengkaji langkah penanganan yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat.
Suanthie juga menyoroti persoalan masyarakat yang memiliki atau mengelola lahan di kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan lainnya. Menurutnya, status kawasan tersebut dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat, terutama ketika mereka menghadapi pembatasan pemanfaatan lahan, sementara tanaman yang menjadi sumber penghidupan mereka justru terbakar.
Ia menilai, pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai status kawasan dan aktivitas masyarakat di dalamnya, sekaligus mencari solusi yang memperhatikan aspek perlindungan hutan dan kepentingan warga.
Persoalan pemanfaatan kawasan hutan, lanjutnya, juga dapat memicu keresahan apabila masyarakat merasa tidak memperoleh kepastian mengenai hak, aktivitas, dan masa depan penghidupan mereka. Karena itu, komunikasi antara pemerintah, instansi kehutanan, dan masyarakat perlu diperkuat untuk mencegah munculnya konflik berkepanjangan.
Selain itu, Suanthie meminta pemerintah tidak mengabaikan kerugian ekonomi yang dialami petani akibat karhutla. Ia mengingatkan bahwa tanaman yang telah dirawat selama bertahun-tahun merupakan hasil kerja keras masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Bagi petani, kebakaran yang menghanguskan tanaman menjelang panen bukan sekadar kerusakan lahan, melainkan juga hilangnya pendapatan yang telah mereka harapkan untuk membiayai berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk pendidikan anak.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap masyarakat yang terdampak, terutama petani yang kehilangan tanaman produktif dan hasil panen.
Menurut Suanthie, hasil pendataan tersebut penting sebagai dasar bagi pemerintah dalam menentukan bentuk bantuan, langkah pemulihan, dan kebijakan penanganan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Ia berharap pembahasan dalam rapat kerja gabungan komisi tidak berhenti pada penyampaian laporan, tetapi dilanjutkan dengan langkah nyata yang melibatkan seluruh instansi terkait.
“Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama. Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan harus melihat langsung kondisi masyarakat dan menindaklanjuti kerugian yang mereka alami akibat kebakaran,” demikian inti penekanan Suanthie dalam rapat tersebut.
Melalui rapat tersebut, Suanthie berharap pemerintah dapat memperkuat upaya mitigasi karhutla sekaligus memberikan perhatian terhadap pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada pemadaman api dan perlindungan kawasan hutan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk kembali menjalankan aktivitas ekonominya. (MIN-01)
