MEDIAINDONESIANEWS.ID – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Suleman Letsoin, meminta agar pelaksanaan program Irigasi Perpompaan (Irpom) di Maluku disesuaikan dengan potensi lahan, ketersediaan sumber air, serta karakteristik pertanian di masing-masing kabupaten/kota.
Menurutnya, kondisi geografis dan potensi pertanian di Maluku sangat beragam sehingga pelaksanaan program tidak bisa diseragamkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Suleman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dinas dan instansi terkait untuk membahas progres kegiatan Irigasi Perpompaan Tahun 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Maluku, Rabu (14/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Balai Pengolahan Lahan dan Irigasi Pertanian, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon, Balai Perakitan dan Modernisasi Wilayah Maluku, serta Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Maluku.
Dalam penyampaiannya, Suleman menegaskan bahwa ketersediaan sumber air saja tidak cukup untuk menentukan keberhasilan program irigasi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kondisi lahan dan karakteristik wilayah mendukung jenis tanaman yang akan dikembangkan.
Ia menilai, tidak semua wilayah di Maluku memiliki potensi yang sama untuk pengembangan padi sawah maupun padi gogo. Karena itu, penentuan lokasi program dan jenis komoditas pertanian harus mempertimbangkan kondisi teknis serta potensi yang dimiliki setiap daerah.
Menurutnya, sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan wilayah lain yang memiliki potensi pengembangan pertanian, perlu mendapat perhatian berdasarkan kesesuaian lahan dan ketersediaan air.
Suleman juga mempertanyakan kapasitas layanan setiap unit Irpom yang dibangun. Ia meminta instansi terkait menjelaskan secara terperinci berapa luas lahan yang dapat dilayani oleh satu unit irigasi perpompaan.
“Kita tidak hanya perlu mengetahui lokasi pembangunan dan kelompok penerima bantuan, tetapi juga harus mengetahui berapa hektare lahan yang bisa dilayani oleh setiap titik Irpom,” demikian inti penekanan Suleman dalam rapat tersebut.
Menurutnya, informasi mengenai luas lahan yang dapat diairi sangat penting untuk menghitung kebutuhan sarana irigasi secara tepat, termasuk menentukan jumlah unit yang diperlukan di setiap kabupaten/kota.
Dengan perhitungan tersebut, pemerintah dapat memetakan kebutuhan irigasi berdasarkan luas lahan pertanian, ketersediaan air, dan jumlah petani yang akan dilayani. Langkah ini juga dinilai penting untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, Suleman menyoroti perlunya evaluasi terhadap penerapan petunjuk teknis (juknis) program agar pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang menetapkan prioritas pada komoditas tertentu perlu diselaraskan dengan potensi wilayah. Pasalnya, tidak semua daerah memiliki kondisi yang memungkinkan untuk mengembangkan pertanian dengan pola yang sama.
Di sejumlah wilayah Maluku, masyarakat memiliki karakteristik dan pola usaha pertanian yang berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengidentifikasi komoditas yang paling sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Suleman berharap Dinas Pertanian Provinsi Maluku dapat memberikan penjelasan mengenai dasar penentuan lokasi, luas lahan sasaran, kebutuhan unit irigasi, serta kesesuaian program dengan potensi pertanian di setiap kabupaten/kota.
Ia menegaskan bahwa perencanaan yang matang akan membantu pemerintah menghindari pembangunan fasilitas yang tidak optimal pemanfaatannya.
Melalui evaluasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi teknis terkait, Suleman berharap program Irpom Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memenuhi target pembangunan fisik, tetapi juga mampu mendukung produktivitas pertanian dan memberikan manfaat nyata bagi petani di Maluku. (MIN-01)
