MEDIAINDONESIANEWS.ID — Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) tak hanya menjadi sekadar isu teknis terkait penghematan belanja daerah, tetapi telah menjelma menjadi ujian moral dan integritas bagi para pemangku kebijakan. Publik menaruh perhatian lebih tajam terhadap bagaimana pemerintah daerah dan DPRD mengambil keputusan anggaran di tengah kondisi fiskal yang serba terbatas.
Di sisi lain, suara kritis mulai mengemuka dari para tokoh pemekaran Buru Selatan. Mereka menilai langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kuat kepada masyarakat. Seorang tokoh pemekaran Buru Selatan yang meminta namanya tidak dipublikasikan kepada Mediaindonesianews.id pada Sabtu 15/11/2025, turut angkat bicara, bahkan secara terang-terangan tegas mengatakan agar Pemda dan DPRD mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
“Dalam keadaan efisiensi anggaran seperti sekarang, Pemda Bursel dan DPRD harus lebih mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Ini soal keberpihakan. Rakyat ingin melihat bahwa setiap keputusan anggaran didasarkan pada kebutuhan mereka,” tegasnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sekadar memangkas belanja atau mengurangi kegiatan pemerintahan. Bagi masyarakat, yang terpenting bukanlah besarnya pemotongan, tetapi seberapa efektif anggaran yang tersisa bisa benar-benar memberikan manfaat nyata.
Ia mengingatkan bahwa di banyak daerah, termasuk Bursel, masih sering ditemukan program yang tidak tepat sasaran, tidak mendesak, atau terkesan dipaksakan hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu dalam penganggaran.
“Efisiensi berarti penggunaan anggaran harus tepat sasaran. Jangan sampai terjadi pemborosan untuk kegiatan seremonial atau proyek yang tidak memberi manfaat langsung,” tegasnya lagi.
Ia juga menyoroti fenomena tumpang tindih program yang sering terjadi akibat lemahnya koordinasi antara Pemda dan DPRD. Menurutnya, ini tidak hanya memboroskan anggaran, tetapi juga menurunkan kualitas pembangunan daerah.
Dalam pandangannya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam memastikan efisiensi anggaran bisa berjalan efektif. Tanpa koordinasi yang jelas, proses penetapan program sering tidak fokus, cenderung politis, dan jauh dari kebutuhan masyarakat.
“Jika Pemda dan DPRD tidak satu suara dalam merumuskan prioritas pembangunan, maka kebocoran anggaran akan sulit dicegah,” katanya.
Ia menilai bahwa sikap saling lempar tanggung jawab antara lembaga tidak boleh lagi terjadi, terutama saat daerah sedang dihadapkan pada kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian tinggi.
Lebih jauh, Tokoh pemekaran ini mendorong untuk pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas. Menurutnya, pelibatan publik dalam pengawasan anggaran dan pembangunan dapat menjadi benteng utama untuk mengurangi potensi penyimpangan.
Musrenbang, forum konsultasi publik, serta pengawasan media harus dimanfaatkan secara maksimal, bukan sekadar formalitas prosedural.
“Ketika publik dilibatkan, pemerintah terdorong untuk lebih akuntabel. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi soal membangun kepercayaan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi terkait anggaran dan prioritas pembangunan adalah hak masyarakat, bukan sekadar kesediaan pemerintah.
Di akhir penyampaiannya, Ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan dalih untuk memperlambat pembangunan. Justru, efisiensi harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan daerah, menata ulang prioritas, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat bagi rakyat.
“Efisiensi harus dijadikan fondasi untuk membangun Buru Selatan yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas,” katanya.
Dengan desakan dari tokoh pemekaran, aktivis, dan masyarakat, harapan publik terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah semakin besar. Masyarakat ingin melihat Buru Selatan bergerak menuju pembangunan yang lebih merata, tepat sasaran, dan berpihak pada seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu.
Efisiensi anggaran seharusnya menjadi kesempatan bagi Pemda Bursel dan DPRD untuk membuktikan komitmen mereka sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai pengelola anggaran yang sekadar menjalankan rutinitas. (Red)
