MEDIAINDONESIANEWS.ID — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerima kunjungan sembilan raja dari 13 negeri/desa penyangga Taman Nasional Manusela, khususnya wilayah Gunung Manusela dan Maraina, Kabupaten Maluku Tengah, di kediaman Gubernur Maluku, Mangga Dua, Ambon, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para raja untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, serta persoalan tapal batas dengan kawasan Taman Nasional Manusela.
Dalam pertemuan itu, Lewerissa didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Kasrul Selang serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadilla.
Lewerissa menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat dan akan mengambil peran sesuai kewenangan, termasuk memfasilitasi koordinasi dengan pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat.
“Yang paling penting, pemerintah mendengar dan pemerintah merespons apa yang menjadi aspirasi mereka,” ujar Lewerissa.
Terkait persoalan tapal batas, Lewerissa menjelaskan penetapan batas kawasan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Maluku akan membantu membuka ruang koordinasi antara masyarakat, pihak Taman Nasional Manusela, dan pemerintah pusat agar persoalan tersebut dapat dibahas secara bersama.
Sebagai langkah tindak lanjut, Lewerissa telah menugaskan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadilla untuk mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional Manusela.
“Pemerintah provinsi sudah menugaskan Pak Kadis Kehutanan, Pak Haikal, untuk nanti mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan Taman Nasional Manusela. Bahkan juga bersama-sama masyarakat dan Taman Nasional Manusela untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Lewerissa, pengelolaan Taman Nasional Manusela mencakup zona inti serta zona tradisional atau zona khusus yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi saya kira tidak ada masalah yang terlalu mendasar yang tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.
Selain persoalan kawasan dan infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan, turut menjadi perhatian. Terkait fasilitas puskesmas, Lewerissa mengatakan kewenangan tersebut berada pada pemerintah kabupaten sehingga perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
“Kita akan koordinasi pemerintah kabupaten dan kami juga menaruh harapan besar untuk juga bisa melihat masalah pendidikan di desa-desa di atas,” ungkapnya.
Dalam dialog tersebut, Lewerissa juga menyampaikan rencana untuk mengunjungi secara langsung negeri-negeri di kawasan Gunung Manusela dan Maraina. Ia menyebut keinginan tersebut telah lama dimilikinya untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di wilayah tersebut.
“Saya sendiri sebagai gubernur telah menyampaikan kepada Pak Raja bahwa satu saat nanti saya akan menginjakkan kaki saya di negeri-negeri di Gunung, terutama di Manusela dan Maraina. Saya kira soal waktu saja, tapi niat itu sudah ada sejak lama di dalam diri saya,” katanya.
Lewerissa juga mengapresiasi kedatangan para raja dan cara mereka menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menilai penyampaian aspirasi berlangsung secara lugas, namun tetap dalam suasana kekeluargaan.
“Saya mengapresiasi betul. Bahkan saya mengagumi betul para raja-raja ini. Mereka menyampaikan pikiran mereka secara lugas dengan bahasa yang sangat baik dan dalam nuansa yang sangat kekeluargaan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Maluku memastikan aspirasi masyarakat di wilayah penyangga Taman Nasional Manusela mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak Taman Nasional Manusela, dan pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing. (Red/Diskominfo Maluku)
