MEDIAINDONEAIANEWS.ID – Tiga pekerja tambang nikel PT Halmahera Transportasi Energi (HTE) yang beroperasi di site PT Mega Haltim Mineral (MHM), Desa Ekor, Kecamatan Wasilei Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, hingga kini belum ditemukan setelah tertimbun longsor yang terjadi enam hari lalu.
Peristiwa longsor terjadi pada Jumat sore, 16 Januari 2026. Namun hingga Rabu (21/1/2026), upaya pencarian belum membuahkan hasil. Kondisi ini memunculkan sorotan publik terhadap proses evakuasi, standar keselamatan kerja, serta pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan berisiko tinggi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga korban masing-masing bernama Alief Alrasyid, warga Pasaran Cakke, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan; Kanel Palilingan, warga Kolongan Kolombi, Tondano, Sulawesi Utara; serta Rifaldy Datunsolang, warga Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Rifaldy diketahui bertugas sebagai operator buldoser di lokasi kejadian.
Hingga hari keenam pencarian, pihak PT HTE maupun PT MHM belum menyampaikan keterangan resmi terkait kronologi longsor, kondisi medan di lokasi tambang, maupun langkah mitigasi yang dilakukan sebelum dan sesudah insiden. Belum adanya pernyataan terbuka dari perusahaan tersebut memicu pertanyaan mengenai transparansi penanganan kecelakaan kerja.
Desakan juga datang dari keluarga korban. Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok @lantombinawa pada Selasa (20/1/2026), keluarga Rifaldy Datunsolang meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses evakuasi berjalan maksimal.
“Kami meminta Ibu Gubernur melihat langsung kondisi di lapangan. Sudah enam hari, tetapi belum ada kejelasan. Kami juga mendesak perusahaan menyampaikan kronologi resmi kejadian,” ujar perwakilan keluarga korban dalam video tersebut.
Keluarga korban menilai keterlibatan tim SAR dan Basarnas belum optimal. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil alih koordinasi pencarian agar proses evakuasi tidak sepenuhnya bergantung pada pihak perusahaan.
“Keselamatan manusia harus menjadi prioritas. Tidak ada nyawa yang seharga tambang. Kami hanya meminta percepatan evakuasi dan kejelasan tanggung jawab,” tegas perwakilan keluarga.
Insiden longsor ini kembali menyoroti persoalan keselamatan kerja di sektor pertambangan nikel di Maluku Utara, termasuk analisis risiko bencana dan pengawasan di kawasan tambang aktif. Publik kini menanti sikap dan langkah konkret pemerintah daerah serta instansi terkait dalam menangani peristiwa tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih berlangsung. Pihak PT HTE, PT MHM, maupun instansi teknis terkait belum memberikan keterangan resmi kepada publik. (Ai)
