MEDIAINDONESIANEWS.ID — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat literasi, inklusi, serta stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah kepulauan.
Hal tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku di Aula Kantor Perwakilan OJK Provinsi Maluku, Karpan, Ambon, Senin (18/5/2026).
Dalam sambutannya, Vanath menyampaikan apresiasi kepada Kepala OJK Maluku sebelumnya, Andi Muhammad Yusuf, atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Maluku, khususnya dalam mengawal proses Kelompok Usaha Bank (KUB) BPD Maluku-Maluku Utara.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Andi Muhammad Yusuf atas dedikasi selama ini. Salah satu catatan penting bagi kami adalah pengawalan terhadap proses Kelompok Usaha Bank (KUB) BPD Maluku Malut, yang merupakan langkah krusial bagi stabilitas perbankan daerah,” ujar Vanath.
Ia juga menyampaikan selamat datang kepada Kepala OJK Maluku yang baru, Haramain Billady, yang sebelumnya bertugas di OJK Purwokerto.
“Kami menantikan sinergi yang kuat antara OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Bumi Raja-Raja ini,” katanya.
Vanath mengungkapkan, di tengah dinamika ekonomi global, perekonomian Maluku pada awal tahun 2026 menunjukkan ketahanan positif dengan pertumbuhan mencapai 5,16 persen. Pertumbuhan tersebut turut didorong sektor jasa keuangan yang tumbuh sebesar 9,02 persen, sementara inflasi tetap terkendali di angka 3,13 persen.
Meski demikian, menurutnya, tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan masih menjadi pekerjaan besar, terutama dalam memperluas akses layanan keuangan digital.
“Tantangan geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan menjadikan akses layanan keuangan digital sebagai tantangan sekaligus peluang besar,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Vanath, saat ini tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 guna memetakan potensi usaha, termasuk UMKM di wilayah terpencil. Karena itu, OJK diharapkan terus mempercepat perluasan layanan keuangan digital hingga ke pelosok daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sektor perbankan dan industri jasa keuangan secara berkelanjutan melalui penguatan struktur permodalan dan tata kelola yang baik.
“Penguatan struktur permodalan serta penerapan tata kelola yang baik merupakan fondasi krusial dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan daerah, sehingga mampu berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi lokal,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Vanath juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota, hingga pimpinan lembaga jasa keuangan untuk memperkuat kolaborasi bersama OJK Provinsi Maluku.
“Sinergi yang terbangun hendaknya menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang tangguh, inklusif, serta mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPD RI Novita Anakotta, perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Wakil Bupati Maluku Tengah, Ketua Dewan Audit OJK RI, Kepala BPS Maluku, serta Kepala RRI Ambon. (Red/Diskominfo Maluku)
