MEDIAINDONESIANEWS.ID – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku, John Laipeny, mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor utama penyebab terganggunya distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan beras di sejumlah wilayah Maluku.
Hal tersebut disampaikan Laipeny dalam jumpa pers dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Senin (26/1/2026).
Menurut Laipeny, gelombang laut yang tinggi menyebabkan kapal pengangkut BBM tidak dapat melakukan pembongkaran di pelabuhan sesuai jadwal. Akibatnya, distribusi BBM ke sejumlah daerah, termasuk wilayah kepulauan, mengalami keterlambatan.
“Kelangkaan BBM memang terjadi. Bukan semata-mata karena kelalaian, tetapi karena cuaca ekstrem. Kapal tidak bisa membongkar muatan di pelabuhan karena tidak memenuhi standar keselamatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterlambatan pembongkaran BBM juga berdampak pada pasokan untuk PLN, yang membutuhkan BBM guna menjaga operasional pembangkit listrik. Namun, Laipeny menegaskan bahwa situasi tersebut telah ditangani dan distribusi mulai kembali normal.
Selain BBM, Laipeny juga menyoroti kelangkaan beras di pasar. Ia menyebutkan bahwa keterlambatan pengiriman beras disebabkan oleh kesalahan perhitungan distribusi serta faktor cuaca buruk yang menghambat pelayaran kapal pengangkut beras dari Bulog.
“Bulog juga terdampak. Ada kapal yang tertahan karena peringatan cuaca dari BMKG. Bahkan sempat terjadi insiden air masuk ke dek kapal, sehingga harus menunggu kondisi aman,” jelasnya.
Laipeny menegaskan, kondisi ini menjadi catatan penting bagi Pertamina dan Bulog agar ke depan dapat melakukan antisipasi lebih awal, termasuk koordinasi dengan operator transportasi laut untuk memastikan ketersediaan stok di daerah rawan cuaca ekstrem.
Dalam kesempatan tersebut, Laipeny juga menyampaikan hasil kunjungan Komisi II DPR RI ke Kementerian Pertanian. Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku berhasil memperoleh persetujuan anggaran lebih dari Rp350 miliar untuk sektor pertanian.
“Seluruh usulan Pemerintah Daerah Maluku disetujui. Bahkan Kementerian Pertanian juga akan membuka dua pabrik besar di Maluku, termasuk pabrik pakan ayam dalam Program PSN Ayam Merah Putih,” ungkapnya.
Namun demikian, sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII, Laipeny menyayangkan sikap dinas teknis di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang tidak mengusulkan pupuk bersubsidi untuk tahun 2026.
Ia juga menyoroti penolakan pemerintah Kabupaten MBD terhadap program 15 unit pompa air tenaga surya, dengan alasan keterbatasan lahan. Akibatnya, MBD hanya menerima 5 unit, sementara 10 unit dialihkan ke daerah lain.
“Ini sangat disayangkan. Program ini sudah disiapkan pemerintah pusat, tetapi justru ditolak oleh dinas teknis daerah,” tegasnya.
Selain itu, Laipeny turut menanggapi aksi demonstrasi masyarakat terkait dihilangkannya Pulau Luang dari jalur transportasi laut. Menurutnya, absennya perwakilan Kabupaten MBD dalam rapat teknis menyebabkan kepentingan daerah tersebut tidak terakomodasi.
“Pulau Luang adalah sumber ekonomi penting, terutama hasil laut. Jika jalur transportasi dihilangkan, biaya distribusi akan semakin mahal dan merugikan masyarakat,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dan dinas teknis di Kabupaten Maluku Barat Daya lebih proaktif dan hadir dalam rapat-rapat strategis di tingkat provinsi maupun kementerian, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Reporter: (*****)
