MEDIAINDONESIANEWS.ID — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase percepatan pembangunan setelah sebelumnya pemerintah daerah fokus pada tahap konsolidasi guna memperkuat fondasi pembangunan.
Menurutnya, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan serta memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Di tengah dinamika global dan perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah, kita dituntut untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif,” ujar Lewerissa.
Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat, melainkan momentum untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Maluku tercatat mencapai 5,44 persen pada triwulan IV 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,39 persen.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 15,34 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen pada September 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 74,69 poin dan menempatkan Maluku dalam kategori “tinggi”.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Maluku juga mencatat kemajuan dengan berhasil keluar dari zona merah dan masuk ke zona hijau dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK RI tahun 2025. Pemerintah Provinsi juga meraih predikat Badan Publik Informatif serta penghargaan SPM Awards 2025.
Pemerintah daerah, lanjut Gubernur, terus mengawal sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku, seperti pengembangan Blok Masela, pembangunan Bendungan Wayapo, dan Maluku Integrated Port. Selain itu, program-program pendukung seperti makan bergizi gratis, pembangunan rumah layak huni, serta kampung nelayan Merah Putih juga terus diakselerasi untuk memperkuat konektivitas ekonomi daerah.
“Penghargaan yang kita raih bukanlah tujuan akhir, melainkan pemicu untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (Red/Diskominfo Maluku)
