MEDIAINDONESIANEWS.ID — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus F.L. Renwarin, memaparkan progres pengembangan program Lawamena Satu Data Maluku dalam kegiatan Media Briefing pemanfaatan SEPAKAT sebagai alat bantu analisis perencanaan pembangunan wilayah kepulauan. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 1 Hotel Zest, Ambon, Selasa (28/4/2026).
Dalam pemaparannya, Titus menjelaskan bahwa inisiatif Lawamena Satu Data lahir dari kebutuhan untuk mengatasi persoalan fragmentasi data yang selama ini tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi tersebut, menurutnya, kerap menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat oleh pimpinan daerah.
“Lawamena Satu Data ini hadir untuk menjawab persoalan fragmentasi data yang selama ini terjadi. Ke depan, seluruh data sektoral yang tersebar di OPD akan kita integrasikan dalam satu portal yang terstandar,” ujar Titus.
Ia menambahkan, portal tersebut tidak hanya menghimpun data daerah, tetapi juga akan terintegrasi dengan data pemerintah pusat melalui prinsip interoperabilitas. Dengan demikian, data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat saling terhubung dan melengkapi.
Lebih lanjut, Titus mengungkapkan bahwa portal Satu Data nantinya akan dilengkapi dengan executive dashboard yang dapat diakses langsung oleh pimpinan daerah. Fitur ini diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data secara real time.
“Pengambilan keputusan tidak lagi bergantung pada permintaan data manual, tetapi sudah berbasis data yang tersedia secara real time dan akurat,” jelasnya.
Dari sisi teknis, pembangunan portal didukung oleh program SKALA dengan tetap mengacu pada standar data dan metadata nasional guna menjamin kualitas serta keseragaman data.
“Kami di Kominfo memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem, sementara integrasi data dilakukan melalui mekanisme teknis yang ketat agar data yang masuk sesuai standar,” tambahnya.
Titus berharap, implementasi Lawamena Satu Data Maluku dapat mendorong proses perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan.
“Dengan data yang terintegrasi dan mudah diakses, pimpinan daerah dapat mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data yang valid,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengarah Program SKALA, perwakilan SKALA pusat, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, serta insan pers. (Red/Diskominfo Maluku)
