MEDIAINDONESIANEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, meminta PT PLN memberikan kemudahan, bahkan bila memungkinkan keringanan biaya, dalam proses penambahan daya listrik bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Maluku.
Permintaan tersebut disampaikan Sangkala saat menutup rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bersama 18 mitra, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku, serta para pemangku kepentingan investasi di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (6/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Sangkala menyoroti masih terbatasnya kapasitas daya listrik di sejumlah SMK di Maluku. Menurutnya, kondisi tersebut menghambat proses pembelajaran praktik karena banyak mesin dan peralatan vokasi tidak dapat dioperasikan secara optimal.
“Kebetulan ada perwakilan dari PLN di ruangan ini. Saya ingin menyampaikan persoalan kelistrikan di sekolah-sekolah, khususnya SMK di Maluku. Banyak sekolah membutuhkan daya listrik sekitar 20.000 VA, tetapi yang tersedia masih seperti sekolah SMA biasa,” kata Sangkala.
Ia menjelaskan, pendidikan vokasi sangat bergantung pada kegiatan praktikum yang menggunakan berbagai mesin dan peralatan berdaya listrik besar. Namun, keterbatasan kapasitas listrik menyebabkan proses pembelajaran praktik belum dapat berjalan maksimal.
“Akibatnya, anak-anak kita di SMK tidak bisa melaksanakan praktikum secara maksimal karena keterbatasan pasokan listrik untuk mengoperasikan mesin dan peralatan praktik,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Maluku berharap PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan listrik SMK melalui kemudahan proses peningkatan daya, termasuk mempertimbangkan pemberian potongan biaya bagi sekolah-sekolah kejuruan yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kami meminta agar ada kemudahan, atau kalau memungkinkan diberikan diskon dalam penyesuaian daya listrik bagi sekolah-sekolah SMK di lingkup Provinsi Maluku. Ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan mencetak tenaga kerja yang siap bersaing,” tegas Sangkala. (MIN-01)
