MEDIAINDONESIANEWS.ID – Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, mendesak pemerintah pusat segera membuka kembali ruang transfer kewenangan dan fiskal kepada pemerintah daerah agar memiliki keleluasaan memperkuat pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Desakan tersebut disampaikan Benhur usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di Bali.
Menurut Benhur, keterbatasan kewenangan dan kapasitas fiskal tidak hanya menjadi persoalan Pemerintah Provinsi Maluku, tetapi juga dialami banyak daerah di Indonesia. Karena itu, ia menilai diperlukan kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru.
“Kita harus pertajam APBD kita. Yang saya tanyakan, kita pertajam apanya?” kata Benhur kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (8/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai ajakan pemerintah pusat agar pemerintah daerah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan berjalan efektif apabila daerah tidak diberikan kewenangan yang memadai untuk berinovasi dan memperkuat kapasitas fiskalnya.
“Yang kita tunggu adalah semangat untuk membuka kran transfer ke daerah. Transfer harus dibuka supaya ada kreativitas kita di daerah,” ujarnya.
Benhur juga menilai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen akan sulit tercapai apabila ruang gerak pemerintah daerah tetap dibatasi oleh kebijakan yang bersifat sentralistis.
“Sepanjang itu tidak dibuka, jangan bilang kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen. Kreativitas daerah semua diambil oleh pusat,” tegasnya.
Ia mengatakan Presiden memiliki visi yang baik dalam mendorong pembangunan daerah. Namun, menurutnya, implementasi kebijakan tersebut di tingkat kementerian dan lembaga belum sepenuhnya sejalan dengan arahan Presiden.
“Pikiran Presiden bagus, tetapi pembantu-pembantu Presiden tidak menerjemahkan seluruh instruksi Presiden supaya dijalankan secara baik di daerah-daerah,” katanya.
Untuk menggambarkan kondisi yang dihadapi pemerintah daerah, Benhur mengibaratkan semangat membangun yang besar tidak diimbangi dengan kewenangan dan kemampuan fiskal yang memadai.
“Kalau memaksa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara kita ini ibarat nafsu kuda tetapi tenaga ayam,” ujarnya.
Benhur berharap Kementerian Keuangan dapat menghadirkan terobosan kebijakan yang memperluas ruang fiskal bagi pemerintah daerah sehingga inovasi daerah dapat berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Harapan kami sederhana, buka saja kran transfer ke daerah. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan melakukan terobosan untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan daerah,” pungkasnya. (MIN-01)
