MEDIAINDONESIANEWS.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku tahun 2026. Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu (19/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, anggota DPR RI dan DPD RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD kabupaten/kota, pimpinan partai politik, Sekretaris Daerah Maluku beserta jajaran, pimpinan lembaga keuangan, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para raja dan kepala desa, serta insan pers.
Dalam pidatonya, Benhur G. Watubun mengatakan peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku tidak semata-mata menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap berbagai capaian, tantangan, dan pekerjaan rumah pembangunan di daerah.
Menurutnya, masyarakat Maluku perlu terus bergandengan tangan untuk mengembangkan dan memajukan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peringatan ini mengingatkan kita selaku komponen masyarakat Maluku untuk merenungkan kembali berbagai hal yang telah kita lakukan dalam pembangunan. Mari kita bergandengan tangan untuk mengembangkan dan memajukan Provinsi Maluku demi kesejahteraan masyarakat,” kata Benhur dalam pidatonya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Ajakan tersebut sejalan dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja diperingati pada 17 Agustus 2026.
Benhur menilai, usia 81 tahun menunjukkan bahwa Provinsi Maluku telah melewati perjalanan sejarah yang panjang. Namun, di tengah usia tersebut, Maluku masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi lain, khususnya dalam pembangunan infrastruktur publik, kesehatan, dan sektor lainnya.
Karena itu, menurut dia, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mempercepat pembangunan di Maluku.
“Berbagai tantangan masih terbentang di depan kita. Karena itu, harus kita hadapi bersama dan menjadi bagian penting dalam pergumulan seluruh komponen masyarakat Maluku,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Benhur juga menyoroti pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Maluku.
Ia menegaskan, keberadaan masyarakat hukum adat telah mendapat pengakuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, negara perlu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat, tanpa menghilangkan kewenangan negara serta tetap memastikan pembangunan berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat.
“Pembangunan harus menjadi tuan di tanah sendiri. Negara harus memberikan kepastian terhadap masyarakat adat tanpa menghilangkan kewenangan negara, sekaligus memastikan pembangunan tidak menyingkirkan masyarakat adat yang secara turun-temurun menjaga dan mengelola wilayahnya,” tegasnya.
Benhur mengatakan, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga budaya, lingkungan, serta kekuatan sosial masyarakat Maluku. Karena itu, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Ketua DPRD Maluku tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga ekonomi, perbankan, BUMN, BUMD, serta seluruh masyarakat Maluku atas kontribusi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah.
Ia menyebut pertumbuhan dan kinerja ekonomi Maluku menunjukkan perkembangan yang positif. Capaian tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di 11 kabupaten/kota.
“Atas nama DPRD Provinsi Maluku, kami menyampaikan apresiasi kepada para bupati dan wali kota di 11 kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam pembangunan. Apresiasi yang sama kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Maluku, dunia usaha, insan pembangunan, lembaga ekonomi, perbankan, BUMN dan BUMD atas kerja sama, kolaborasi, dan komitmennya membangun Maluku yang lebih baik,” tuturnya.
Benhur juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyatukan tekad dan terus bekerja membangun Maluku ke arah yang lebih baik.
Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan penghormatan dan doa bagi para pendiri Provinsi Maluku serta para pemimpin daerah yang telah berjasa dalam perjalanan pembangunan Maluku.
“Marilah kita berdoa bagi para pendiri provinsi dan daerah ini, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati perjuangan para pemimpin kita dan memberikan bimbingan serta perlindungan kepada kita semua,” katanya.
Di akhir pidatonya, Benhur menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 Provinsi Maluku kepada seluruh masyarakat.
“Atas nama DPRD Provinsi Maluku beserta seluruh rakyat Maluku, kami menyampaikan Dirgahayu Provinsi Maluku yang ke-81. Mari kita satukan tekad untuk terus membangun Maluku ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Rapat Paripurna HUT ke-81 Provinsi Maluku kemudian ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Benhur juga menyampaikan belasungkawa atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, serta mendoakan keselamatan dan ketabahan bagi masyarakat yang terdampak. (MIN-01)
