MEDIAINDONESIANEWS.ID — DPRD Kota Ambon bersama Pemerintah Kota Ambon menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (18/8/2026).
Di balik kesepakatan tersebut, struktur fiskal Kota Ambon pada 2027 menunjukkan ruang anggaran yang semakin terbatas. Pendapatan daerah ditargetkan meningkat tipis, sementara belanja daerah justru turun lebih dari Rp214 miliar dibandingkan APBD 2026.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Kota Ambon ditargetkan mencapai Rp1,134 triliun, naik 0,73 persen dibandingkan target APBD 2026 sebesar Rp1,126 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp247,556 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp886,937 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp1,078 triliun. Angka ini turun 16,64 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp1,292 triliun atau berkurang sekitar Rp214 miliar.
Struktur belanja 2027 meliputi belanja operasi sebesar Rp925,704 miliar, belanja modal Rp54,431 miliar, belanja tidak terduga Rp7,547 miliar, serta belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp91,060 miliar.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan pembangunan.
“Proses pembahasan terhadap kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2027 telah dilakukan dengan sangat berhati-hati, cermat dan sangat detail,” kata Wattimena.
Menurutnya, kehati-hatian tersebut diperlukan karena kapasitas fiskal Kota Ambon masih terbatas. Karena itu, program yang nantinya masuk dalam APBD harus berkualitas, adaptif terhadap kondisi ekonomi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketergantungan Transfer Masih Tinggi
Struktur pendapatan Kota Ambon juga menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Dari total pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp1,134 triliun, pendapatan transfer mencapai Rp886,937 miliar. Sementara PAD hanya sebesar Rp247,556 miliar.
Kondisi tersebut membuat kemampuan fiskal Kota Ambon masih sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah.
Wattimena pun berharap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Ambon pada 2027 dapat meningkat.
Ia menyebut pemerintah pusat dalam rancangan APBN 2027 mengalokasikan TKD sebesar Rp735 triliun, meningkat 5,5 persen dibandingkan alokasi 2026.
“Besar harapan kami, dalam penetapan Peraturan Presiden tentang alokasi dana transfer daerah Tahun Anggaran 2027, ada peningkatan alokasi dana transfer Kota Ambon,” ujarnya.
Peningkatan transfer dinilai dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemkot Ambon untuk membiayai program-program prioritas. Sebaliknya, jika alokasi tidak sesuai harapan, pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan program yang mendapat pembiayaan.
Rp55,6 Miliar untuk Bayar Pokok Utang
Tekanan fiskal juga tercermin dalam struktur pembiayaan daerah. Pada 2027, pembiayaan daerah berada pada posisi minus Rp55,750 miliar.
Angka tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,1 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp56,850 miliar.
Dari pengeluaran pembiayaan tersebut, Rp55,6 miliar dialokasikan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Sementara Rp1,25 miliar digunakan untuk penyertaan modal daerah.
Besarnya pembayaran pokok utang membuat sebagian ruang fiskal pemerintah daerah harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban masa lalu, di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus berjalan.
Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksikan 5,26 Persen
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Ambon tetap optimistis terhadap prospek perekonomian daerah.
Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada kuartal I 2026 tercatat 6,09 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku, sekaligus meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pertumbuhan tersebut akan didorong melalui penguatan konsumsi rumah tangga, pemberian kemudahan dan insentif perizinan bagi investasi, peningkatan realisasi belanja pemerintah, serta pengembangan sektor pariwisata.
Untuk 2027, Pemkot Ambon menetapkan sejumlah target makro pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 persen, tingkat kemiskinan 4,90 persen, inflasi pada kisaran 1,5–3,5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3 persen.
Tahun 2027 juga menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Ambon 2025–2030.
Arah pembangunan difokuskan pada akselerasi transformasi digital dan ekonomi kreatif untuk mewujudkan Ambon yang berdaya saing. Fokus tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 17 program prioritas.
APBD 2027 Jadi Ujian Menentukan Prioritas
Kesepakatan KUA-PPAS menjadi landasan bagi penyusunan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027. Namun, tantangan terbesar berada pada tahap berikutnya, yakni memastikan keterbatasan ruang fiskal dapat diterjemahkan menjadi program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pertumbuhan pendapatan yang hanya 0,73 persen, penurunan belanja sekitar Rp214 miliar, ketergantungan terhadap pendapatan transfer, serta kewajiban pembayaran pokok utang Rp55,6 miliar, Pemkot Ambon dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas anggaran.
Program yang dipertahankan, dikurangi, maupun diperbesar anggarannya akan menjadi perhatian publik dalam pembahasan APBD 2027.
Pada akhirnya, efektivitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari sejauh mana belanja daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan, membuka kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan KUA-PPAS 2027 yang telah disepakati, tahapan selanjutnya menjadi penentu apakah struktur anggaran tersebut mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ambon. (MIN-01)
