MEDIAINDONESIANEWS.ID — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan sejumlah capaian pembangunan sekaligus tantangan yang masih dihadapi Provinsi Maluku dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu (19/8/2026).
Dalam sambutannya, Lewerissa mengatakan usia 81 tahun merupakan perjalanan panjang yang diwarnai pengabdian, pengorbanan, perjuangan, dan harapan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Menurutnya, peringatan HUT Provinsi Maluku bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga menghormati jasa para pahlawan, pejuang, raja, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi Maluku.
Ia menyebut sejumlah tokoh perjuangan seperti Kapitan Pattimura dan Martha Christina Tiahahu sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan masyarakat Maluku.
“Penghormatan terbaik kepada para pendiri daerah ini bukan hanya mengenang jasa mereka, melainkan melanjutkan cita-cita yang mereka wariskan melalui kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat,” kata Lewerissa.
Lewerissa mengatakan, memasuki usia ke-81, Pemerintah Provinsi Maluku tidak ingin terlarut dalam romantisme sejarah. Pemerintah, kata dia, memilih menatap masa depan dengan memperkuat konsolidasi pemerintahan dan mempercepat transformasi pembangunan.
“Tahun 2026 menandai fase penting dalam perjalanan pemerintahan dan kepemimpinan kami. Setelah meletakkan fondasi pada tahun pertama, kita memasuki tahapan konsolidasi dan percepatan transformasi pembangunan,” ujarnya.
Di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah tetap berupaya menjalankan berbagai program strategis secara selektif dan efektif.
Dalam bidang pemerintahan, Lewerissa menyampaikan bahwa Provinsi Maluku berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2019 hingga 2025.
Selain itu, Monitoring Center for Prevention (MCP) yang berada di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami peningkatan. Nilainya yang sebelumnya berada di zona merah meningkat dari 50,63 pada 2023 dan 62,72 pada 2024 menjadi 81,9 pada 2025 atau masuk kategori zona hijau.
Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa juga meningkat dari 65,82 pada 2024 menjadi 83,96 pada 2025.
“Capaian-capaian ini merupakan ikhtiar untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab, setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan, dan setiap aparatur bekerja dengan integritas,” katanya.
Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk terus memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Menurut Lewerissa, karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan harus menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan negara yang lebih adil, bukan menjadi hambatan dalam pembangunan.
Ia mengajak seluruh anggota DPRD Maluku untuk turut memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan melalui jalur politik dan partai masing-masing.
“Kita ingin memastikan bahwa karakter kepulauan bukan menjadi hambatan bagi Maluku, tetapi menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan negara yang lebih adil,” tegasnya.
Di sektor pembangunan, Lewerissa menyebut pemerintah terus berupaya memanfaatkan berbagai peluang investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu proyek strategis yang disoroti adalah pengembangan Blok Masela. Menurutnya, pembangunan proyek tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya gas, tetapi juga menyangkut masa depan investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pusat ekonomi baru, serta peningkatan nilai tambah sumber daya alam bagi Maluku dan Indonesia.
Di Kabupaten Buru, pemerintah juga terus memantau pembangunan Bendungan Way Apu yang disebut telah mencapai 87,38 persen. Bendungan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan air bagi masyarakat dan pengembangan sektor pertanian di Pulau Buru.
Pemerintah juga mendorong pembangunan Maluku Integrated Logistics (MIL) sebagai simpul strategis untuk memperkuat konektivitas antarpulau, menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing komoditas unggulan, serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja.
“Ke depan, MIL diharapkan menjadi simpul strategis untuk memperkuat konektivitas antarpulau, menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing komoditas unggulan, serta membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Lewerissa, juga mulai mendorong perubahan paradigma ekonomi melalui hilirisasi. Salah satunya melalui pengembangan industri kelapa di Maluku Tengah dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar.
Selain itu, pengembangan peternakan ayam petelur terintegrasi di sejumlah wilayah juga terus dilakukan.
“Kita tidak ingin Maluku selamanya hanya menjual bahan mentah. Kita ingin Maluku menjadi daerah yang menghasilkan nilai tambah, komunitas rakyat diolah, industri tumbuh, investasi berkembang, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan meningkat,” katanya.
Lewerissa menyampaikan sejumlah indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan perkembangan positif.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Maluku pada semester I 2026 mencapai 5,24 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 4,22 persen. Sementara tingkat inflasi berada pada angka 2,7 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku pada 2025 juga meningkat menjadi 74,09 poin, dari 73,40 poin pada 2024. Capaian tersebut menempatkan Maluku dalam kategori tinggi.
Di sisi lain, angka kemiskinan turun dari 15,25 persen pada September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 5 persen pada Mei 2026 dari 6,11 persen pada November 2025.
Menurut Lewerissa, angka-angka tersebut harus dimaknai sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat pembangunan secara langsung kepada masyarakat.
“Bagi sebuah keluarga, penurunan kemiskinan berarti sebuah pintu harapan mulai terbuka. Bagi seorang anak muda, turunnya pengangguran berarti ada kesempatan untuk bekerja dan membangun masa depan,” ujarnya.
Dalam bidang pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, pemerintah juga menjalankan sejumlah program.
Program Makan Bergizi Gratis disebut telah menjangkau 254.872 penerima manfaat di 11 kabupaten/kota melalui 51 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sektor perumahan, alokasi bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meningkat dari 81 unit pada 2025 menjadi 6.880 unit pada 2026, dengan anggaran Rp137,6 miliar dan sasaran sekitar 34.400 jiwa.
Sementara di bidang ekonomi kerakyatan, telah terbentuk 1.235 koperasi desa/kelurahan Merah Putih, sesuai jumlah desa dan kelurahan di Maluku. Dari jumlah tersebut, 51 gerai koperasi telah dibangun.
Di bidang pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di tiga lokasi, yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah, serta direncanakan dikembangkan di 14 titik pada 11 kabupaten/kota.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah. Lewerissa menyebut pembangunan rumah sakit tipe C di Kabupaten Buru mendapat alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar pada 2026. Selain itu, peningkatan tipe rumah sakit juga dilakukan di Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan Kota Tual, dengan alokasi anggaran masing-masing sekitar Rp100 miliar hingga Rp133 miliar.
Di bidang keamanan dan ketertiban, Gubernur menyampaikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku selama semester I 2026 dapat terpelihara dengan baik.
Ia memberikan apresiasi kepada aparat keamanan dan seluruh masyarakat yang ikut menjaga Maluku tetap aman dan damai.
Lewerissa mengajak masyarakat untuk terus merawat kerukunan dan persaudaraan yang telah menjadi kekuatan sosial masyarakat Maluku.
“Pada dasarnya, menghadirkan kerukunan dan memuliakan persaudaraan adalah cara kita orang Maluku membangun pilar-pilar peradaban dan kemanusiaan,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan Maluku tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam semangat persatuan dan kesatuan, dengan tetap menjaga keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menutup sambutannya, Lewerissa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Maluku, Forkopimda, Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah, para mantan gubernur dan wakil gubernur, kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota, jajaran pemerintah, instansi vertikal, perbankan, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para raja dan kepala desa, insan pers, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat yang terus mendukung pembangunan Maluku.
“Atas nama pemerintah daerah, pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat ulang tahun negeriku, Provinsi Maluku yang ke-81. Semoga kita terus bergerak bersama membangun Maluku yang lebih maju, mandiri, aman, dan sejahtera,” tutupnya. (MIN-01)
