MEDIAINDONESIANEWS.ID — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Saadiah Uluputty, ST, menegaskan pentingnya pemenuhan hak dasar warga negara dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara” dan dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, serta masyarakat. Senin, (22/12/2025).
Kegiatan penyerapan aspirasi itu dipandu oleh M. Zen Loilatu, SP sebagai moderator.
Dalam pemaparannya, Saadiah menyampaikan bahwa tema kegiatan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus sejalan dengan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.
“Visi besar ini hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan duduk bersama, mengidentifikasi persoalan riil masyarakat, dan bekerja secara kolaboratif. Amanah yang kita emban merupakan kepercayaan rakyat untuk memperbaiki kehidupan mereka, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar,” ujar Saadiah.
Ia mengungkapkan, sejumlah persoalan mendasar yang masih dirasakan masyarakat Buru Selatan meliputi ketersediaan perumahan layak, akses pendidikan dan layanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta konektivitas antarwilayah.
Menurutnya, pemenuhan hak-hak tersebut merupakan kewajiban negara dan harus menjadi prioritas utama pembangunan.
Saadiah juga menyoroti potensi sumber daya alam Buru Selatan, khususnya di sektor perikanan dan pertanian, yang dinilai belum dikelola secara optimal. Jika dikelola dengan baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat, potensi tersebut diyakini dapat menjadi penopang penting pembangunan Maluku.
“Bukan hanya soal besarnya potensi, tetapi sejauh mana potensi itu berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Ini harus tercermin dari peningkatan indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Saadiah menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, guna meningkatkan konektivitas antar desa. Ia menyebutkan, sejumlah aspirasi daerah telah diperjuangkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagian telah mendapat persetujuan pemerintah pusat.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi dan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah agar program-program pusat dapat direalisasikan secara optimal.
“Sering kali program sudah tersedia di pusat, tetapi daerah belum siap secara administrasi. Ini perlu dibenahi agar percepatan pembangunan benar-benar dapat terwujud,” katanya.
Sementara itu, akademisi Prof. Ali Awan yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan kajian akademis dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, aspirasi kerap berhenti pada kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut yang terukur.
“Banyak dana dan program tersedia, tetapi tidak terserap karena data tidak lengkap. Jika aspirasi didukung kajian yang kuat dan akurat, maka akan lebih mudah diperjuangkan di tingkat pusat,” ujar Prof. Ali.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, wakil rakyat, dan kalangan akademisi agar pembangunan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Kegiatan penyerapan aspirasi ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif serta memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar warga negara di Kabupaten Buru Selatan. (MIN-05)
