MEDIAINDONESIANEWS.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat kerja membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD setempat, Rabu (25/2/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Halmahera Tengah, Zulkifli Bayan, didampingi Wakil Ketua dan seluruh anggota Banggar. Dari pihak eksekutif, TAPD hadir memaparkan langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti sejumlah rekomendasi BPK.
Fokus Pembenahan Pajak dan Retribusi Daerah
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD menegaskan komitmennya agar setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan tepat waktu. Fokus utama pembahasan diarahkan pada pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Banggar mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi, meliputi pembenahan administrasi pengelolaan pendapatan, peningkatan sistem pengawasan, serta optimalisasi potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisir potensi kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan efektivitas dan transparansi penerimaan daerah.
DPRD Kawal Tindak Lanjut Hingga Tuntas
Dalam pemaparannya, TAPD menyampaikan sejumlah langkah konkret, antara lain penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan, serta perbaikan mekanisme pengawasan internal.
Ketua DPRD Halmahera Tengah, Zulkifli Bayan, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses penyelesaian tindak lanjut LHP BPK hingga tuntas.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang menjadi hak daerah dapat dikelola dengan baik dan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD, Kabir Kahar, menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan PAD. Menurutnya, evaluasi sistem pemungutan pajak dan retribusi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Optimalisasi PAD harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Sistem yang tertib dan transparan akan memastikan semua pihak merasa dilibatkan dan mendapat manfaat dari pembangunan,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Melalui koordinasi yang semakin solid antara Banggar DPRD dan TAPD, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Tengah terus meningkat dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Bumi Fagogoru.
Kabiro Halteng: (Munces)
