Halmahera Selatan, MEDIAINDONESIANEWS.ID – Selasa 2 September 2025, Suasana tegang kembali menyelimuti Kabupaten Halmahera Selatan setelah aksi demonstrasi jilid II yang digelar oleh Aliansi Peduli Indonesia—koalisi masyarakat dan mahasiswa—berubah menjadi ricuh. Demonstran menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, serta secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya. Aksi ini menandai eskalasi ketegangan yang sebelumnya berlangsung damai, kini berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan.
Berdasarkan pantauan awak media, demonstrasi sebelumnya pada jilid I berjalan aman dan damai. Massa sempat menyampaikan aspirasi selama dua jam sebelum situasi memanas. Tiba-tiba, terjadi saling lemparan antara demonstran dan aparat, yang mengakibatkan satu mahasiswa terluka parah. Korban mengalami luka sobek di bagian pelipis mata dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit terdekat untuk perawatan medis. Insiden ini memicu kemarahan massa, yang terus berdatangan untuk menggeruduk Kantor DPRD Halmahera Selatan, menuntut respons cepat dari pejabat daerah.
Menanggapi situasi yang memanas, Wakapolres Halmahera Selatan, Kompol Aziz Ibrahim, turun langsung bertemu dengan perwakilan massa aksi. Sebagai orang nomor dua di Polres Halsel, ia menekankan pentingnya menjaga kedamaian.
“Kami meminta kepada seluruh massa untuk menyampaikan aspirasi dengan aman dan damai, tanpa tindakan anarkis yang bisa membahayakan keselamatan semua pihak,” ujar Kompol Aziz Ibrahim di hadapan demonstran.
Langkah ini diharapkan dapat meredakan ketegangan, meski tuntutan demonstran tetap bergema lantang.
Di tengah demonstrasi, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan, M. Said Mubin, angkat bicara dengan nada kritis. Ia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi terhadap massa aksi.
“Kami meminta Kapolres Halmahera Selatan untuk menindak tegas oknum anggota yang melakukan pemukulan. Polisi harus melindungi rakyat, bukan justru menyerang mereka,” tegas M. Said Mubin.
Selain itu, ia juga mendesak pihak keamanan agar memberikan ruang yang lebih luas bagi demonstran untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka kepada DPRD Halmahera Selatan.
Tuntutan demonstrasi kali ini tidak hanya terfokus pada isu lokal, tetapi juga nasional. Aliansi Peduli Indonesia menyoroti ketidakpuasan terhadap kinerja DPRD setempat yang dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat. Sementara itu, pemecatan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan utama, dengan tudingan bahwa penanganan keamanan nasional kurang tegas dan adil.
Katanya, “POLISI UNTUK MASYARAKAT, Namun kenyataannya POLISI UNTUK PENGUASA.” Pesan ini mencerminkan frustrasi mendalam terhadap institusi penegak hukum yang dianggap lebih melindungi elite daripada rakyat biasa.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi demonstrasi masih tegang, meski belum ada laporan korban tambahan. Pihak kepolisian telah mengerahkan personel tambahan untuk mengamankan area, sementara DPRD Halmahera Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan pembubaran. Aliansi Peduli Indonesia mengancam akan melanjutkan aksi jika aspirasi mereka tidak segera ditanggapi. Pengamat sosial setempat menilai, demonstrasi ini mencerminkan keresahan yang lebih luas di Maluku Utara akibat isu korupsi dan ketidakadilan yang menjangkiti birokrasi daerah.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area demonstrasi demi keselamatan. Pemerintah daerah diharapkan segera mediasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, mengingat potensi dampak sosial yang signifikan dari aksi-aksi seperti ini.
( Kabiro Hasel melaporkan )
