MEDIAINDONESIANEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendesak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Masohi untuk segera merampungkan audit internal terkait dugaan kredit fiktif yang diduga merugikan sejumlah nasabah.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Maluku dengan pihak BRI serta perwakilan nasabah yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Senin (2/2/2026).
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan bahwa percepatan audit sangat penting agar proses penanganan kasus dapat segera menemukan kejelasan serta memberikan kepastian hukum bagi para nasabah yang dirugikan.
Menurutnya, dalam rapat tersebut pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyampaikan dua poin utama terkait penanganan kasus tersebut. Pertama, BRI akan menempuh jalur hukum atas dugaan kredit fiktif yang terjadi. Kedua, terdapat kemungkinan pemulihan atau pemutihan terhadap nama-nama nasabah yang terdampak, tergantung pada hasil audit internal yang tengah dilakukan.
“Pembuktian dugaan kredit fiktif ini sangat bergantung pada hasil audit. Karena itu kami menegaskan agar audit segera diselesaikan supaya proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut,” kata Alhidayat.
Ia menjelaskan, percepatan penanganan kasus ini menjadi penting mengingat peran BRI sebagai lembaga perbankan yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan di Provinsi Maluku. Di sejumlah daerah, BRI bahkan menjadi satu-satunya bank yang melayani berbagai transaksi keuangan masyarakat.
“Di daerah pedesaan, hampir seluruh transaksi masyarakat bergantung pada BRI. Karena itu kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Pihak BRI menyampaikan target penyelesaian pada Februari atau Maret,” ujarnya.
Selain itu, para nasabah juga meminta adanya penjelasan yang terbuka terkait kronologis dugaan kredit fiktif tersebut. Hal ini dinilai penting untuk mencegah keresahan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.
“Masyarakat ingin mengetahui secara terbuka kronologis masalah ini. Kami berharap pihak bank bersikap transparan,” pungkasnya. (Tim-Red)
