MEDIAINDONESIANEWS.ID — Anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan Maluku Barat Daya, John Laipeny, bersama Ketua Komisi III dan sejumlah anggota DPRD MBD melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, guna menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kepulauan.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku itu dihadiri tujuh anggota dewan yang membawa sejumlah aspirasi masyarakat, di antaranya terkait trayek kapal, persoalan kelistrikan di wilayah pulau, hingga tingginya harga tiket transportasi laut.
John Laipeny menjelaskan bahwa Gubernur Maluku merespons positif berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“Pak gubernur memberikan respon yang sangat positif. Terkait trayek kapal misalnya, sudah ada disposisi langsung dari gubernur untuk segera diproses,” ujarnya kepada sejumlah awak media di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (12/3/2026).
Selain persoalan transportasi laut, rombongan DPRD juga menyampaikan kondisi kelistrikan di Pulau Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya. Di wilayah tersebut terdapat tiga desa yang hingga kini masih bergantung pada pasokan listrik dari perusahaan tambang PT Batu Tua Kharisma Permai.
Namun, operasional perusahaan tersebut disebut mulai berkurang secara bertahap sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat apabila perusahaan menghentikan aktivitasnya.
“Kalau suatu saat PT Batu Tua berhenti beroperasi, maka tiga desa di Wetar Utara itu berpotensi mengalami kegelapan karena selama ini listriknya masih bergantung pada perusahaan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, gubernur disebut langsung menghubungi pihak PT PLN (Persero) wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk segera melakukan kajian serta mencari solusi agar desa-desa tersebut dapat dimasukkan dalam program listrik desa.
Diharapkan, program tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2026 sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pasokan listrik dari perusahaan tambang.
Selain itu, pertemuan juga membahas tingginya harga tiket kapal cepat yang melayani rute menuju wilayah Maluku Barat Daya. Aspirasi tersebut disampaikan kepada operator kapal cepat PT Dharma Indah.
Menurut John Laipeny, gubernur juga langsung merespons persoalan tersebut dengan menghubungi pihak perusahaan kapal agar dapat dilakukan pertemuan bersama untuk mengevaluasi kembali harga tiket yang dinilai terlalu tinggi.
“Masyarakat di MBD ini termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga harga tiket kapal cepat yang mencapai Rp500 ribu hingga Rp700 ribu tentu sangat memberatkan,” katanya.
Selain harga tiket, ia juga menyoroti pelayanan kepada penumpang selama pelayaran yang dinilai belum maksimal. Padahal, berdasarkan aturan pelayaran, perjalanan laut dengan durasi lebih dari 24 jam seharusnya menyediakan makanan bagi penumpang.
Meski demikian, ia menyebut sejumlah keluhan masyarakat selama ini belum mendapatkan perhatian serius.
Karena itu, John menegaskan akan terus mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan kepada gubernur hingga mendapatkan solusi yang jelas bagi masyarakat kepulauan, khususnya di wilayah Maluku Barat Daya. (AHL)
