MEDIAINDONESIANEWS.ID – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa, menegaskan bahwa rencana pembangunan pelabuhan terintegrasi di Maluku harus didasarkan pada kajian kelayakan yang matang serta dukungan lembaga keuangan internasional.
Hal tersebut disampaikan Lewerissa kepada sejumlah awak media usai rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, pembangunan pelabuhan terpadu merupakan proyek besar yang tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, melainkan melalui dukungan lembaga keuangan dunia seperti World Bank.
“Pembangunan pelabuhan terintegrasi ini bukan menggunakan anggaran daerah ataupun anggaran negara sepenuhnya, tetapi melalui bantuan lembaga keuangan dunia. Karena itu, penentuan lokasi harus didasarkan pada prospek ekonomi dan studi kelayakan yang matang,” ujar Lewerissa.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya memiliki keinginan agar proyek tersebut dapat dibangun di Pulau Seram karena dinilai memiliki potensi wilayah yang luas dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri di kawasan tersebut.
Namun, dalam hasil diskusi dan kajian yang dilakukan, lokasi pembangunan yang dinilai paling strategis berada di Ambon dan wilayah sekitarnya. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan keberadaan pelabuhan utama, akses transportasi, serta aktivitas ekonomi yang lebih berkembang di ibu kota provinsi tersebut.
“Pertimbangannya karena Ambon memiliki pelabuhan utama dan aktivitas ekonomi yang lebih besar. Pembangunan ini juga tidak hanya untuk kepentingan satu wilayah saja, tetapi untuk kepentingan Maluku secara keseluruhan,” katanya.
Lewerissa menegaskan bahwa keputusan terkait proyek tersebut bukan semata-mata keinginan pemerintah daerah, melainkan merupakan hasil kajian bersama antara pemerintah pusat, lembaga perencana pembangunan nasional, serta berbagai pihak terkait melalui proses studi kelayakan yang panjang.
Selain membahas pembangunan pelabuhan, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi momentum hari besar keagamaan, khususnya menjelang Idul Fitri.
Ia mengatakan, DPRD Maluku meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan bahan pokok, bahan bakar, serta kelancaran transportasi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.
“Setiap menjelang hari raya besar keagamaan, baik Natal, Tahun Baru maupun Idul Fitri, kita selalu melakukan rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok, BBM, serta transportasi,” ujarnya.
DPRD Maluku juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang hari raya.
Menurut Lewerissa, langkah tersebut penting untuk mencegah spekulasi harga maupun isu yang dapat memicu kenaikan harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Operasi pasar penting dilakukan agar harga tetap stabil dan masyarakat tidak terbebani menjelang hari raya,” kata dia.
Ia menambahkan, pengendalian harga dan distribusi logistik harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah, instansi teknis, maupun tim pengendalian inflasi daerah. (AHL)
