MEDIAINDONESIANEWS.ID – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton, menegaskan pihaknya telah menerima keluhan masyarakat terkait harga tanah dalam proyek Blok Masela yang dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi warga terdampak.
Keluhan tersebut disampaikan oleh masyarakat dari Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berada di sekitar wilayah proyek strategis nasional tersebut.
Menurut Solichin, masyarakat menilai harga tanah sebesar Rp14.000 per meter yang ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terlalu rendah dan tidak sebanding dengan dampak yang akan mereka terima.
“Kami sudah mendapat keluhan dari masyarakat terkait harga tanah yang ditetapkan oleh pihak Blok Masela sesuai Nilai Jual Objek Pajak Rp14.000 per meter,” ujar Solichin kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (30/1/2025).
Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi I DPRD Maluku berencana memanggil sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi yang adil bagi masyarakat di wilayah proyek.
Pihak yang akan diundang dalam rapat tersebut antara lain pimpinan proyek Blok Masela, pemerintah kabupaten terkait, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, bagian hukum, serta pihak pertanahan.
Solichin menjelaskan, langkah tersebut dilakukan agar seluruh pihak dapat duduk bersama guna mencari jalan keluar terbaik sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dalam proses pembebasan lahan.
“Harapan kami, dengan pembicaraan bersama nanti ada jalan keluar yang adil terkait harga tanah yang dikeluhkan masyarakat. Kami ingin masyarakat di sana tidak merasa kecewa,” katanya.
Komisi I DPRD Maluku juga berencana menggelar rapat pembahasan dalam waktu dekat setelah pelantikan Gubernur Maluku yang baru.
“Dalam waktu dekat, setelah pelantikan gubernur, kami akan segera mengadakan rapat untuk membahas hal ini,” tambah Solichin.
Sebagai informasi, proyek Blok Masela merupakan salah satu proyek strategis nasional di sektor energi yang berlokasi di wilayah Maluku. Namun, proses pembebasan lahan masih menjadi tantangan, terutama terkait penentuan harga tanah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat setempat. (AHL)
