MEDIAINDONESIANEWS.ID – Komisi I DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terkait konflik antara Negeri Morella dan Negeri Hitu Meseng, Sabtu (14/3/2026).
Ketua Tim Pengawasan Komisi I DPRD Maluku, Wahid Laitupa, menjelaskan bahwa awalnya agenda pengawasan DPRD direncanakan ke Banda. Namun, karena terjadi konflik di wilayah Leihitu, agenda tersebut dialihkan ke Maluku Tengah untuk meninjau langsung situasi di dua negeri yang bertikai.
“Kunjungan kami pada tanggal 12 dilakukan di Negeri Hitu Meseng. Pertemuan berlangsung di kediaman Raja Negeri Hitu Meseng dan dihadiri tokoh pemuda, tokoh agama, raja negeri, serta warga termasuk para korban yang rumahnya terbakar,” jelas Wahid.
Ia menegaskan bahwa kunjungan Komisi I DPRD bukan dalam rangka investigasi hukum, melainkan pengawasan politik lembaga legislatif. Karena itu, DPRD tidak membuka ruang tanya jawab, melainkan hanya menampung aspirasi dan masukan masyarakat dari kedua belah pihak.
“Kami datang bukan untuk investigasi hukum. Itu ranah kepolisian. Kami melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa tersebut,” ujarnya.
Setelah pertemuan di Hitu Meseng, rombongan Komisi I meninjau langsung lokasi rumah-rumah yang terbakar akibat konflik. Berdasarkan data pemerintah setempat, sekitar 12 rumah terdampak dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda.
Rumah semi permanen dilaporkan hangus terbakar, sementara rumah permanen sebagian besar mengalami kerusakan pada bagian atap.
Dari Hitu Meseng, rombongan Komisi I melanjutkan kunjungan ke Negeri Morella dengan agenda yang sama, yakni menerima masukan masyarakat tanpa membuka sesi tanya jawab.
Wahid yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku Tengah serta berasal dari Jazirah Leihitu menyampaikan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengawasan berdasarkan kesepakatan internal Komisi I.
Menurutnya, hasil pengawasan tersebut akan dibahas dalam agenda internal komisi. DPRD Provinsi Maluku juga berencana memanggil sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepolisian Daerah Maluku, jajaran kepolisian resort setempat, kepala pemerintahan negeri yang terlibat konflik, serta Bupati Maluku Tengah untuk membicarakan langkah penyelesaian.
“Memang sebelumnya sudah ada kunjungan dari Polda, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. DPRD hadir untuk melengkapi fungsi pengawasan,” katanya.
Ia berharap penyelesaian konflik dapat segera dilakukan, mengingat situasi saat ini berada dalam bulan suci Ramadan dan para korban membutuhkan penanganan cepat.
“Tugas kami adalah merumuskan rekomendasi, apakah penanganannya menjadi tanggung jawab Kabupaten Maluku Tengah sepenuhnya atau dibagi dengan Pemerintah Provinsi. Itu akan diputuskan dalam rapat bersama pihak terkait,” jelasnya.
Sebagai anak Jazirah Leihitu, Wahid juga mengimbau masyarakat kedua negeri agar menahan diri dan tidak memperluas konflik ke wilayah lain.
“Saya berharap konflik ini hanya terjadi di lokasi kejadian dan tidak meluas. Mari kita jaga persaudaraan. Jangan mudah terprovokasi, terutama melalui media sosial yang sering menjadi pemicu berkembangnya konflik,” tegasnya.
Ia optimistis kehadiran Komisi I DPRD Maluku dapat mendorong kesadaran bersama untuk menjaga perdamaian.
“Ini bulan puasa. Mari kita bersihkan hati dan diri, menjaga persaudaraan dan kedamaian demi kebaikan bersama,” tutup Wahid. (Tim-Red)
