MEDIAINDONESIANEWS.ID — Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja sama dengan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) menggelar diskusi strategis bertajuk “Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data” di Zest Hotel Ambon. Senin (11/5/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjawab tantangan pembangunan di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Fokus utama pengembangan diarahkan pada integrasi data spasial dan penerapan mekanisme kendali mutu (quality control) guna memastikan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si, mengatakan bahwa di era transformasi digital, data menjadi aset strategis dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
“Pengembangan fitur data spasial memiliki nilai strategis karena memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih jelas. Melalui visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time,” ujar Renwarin.
Ia menambahkan, penerapan quality control menjadi langkah penting untuk menjaga validitas, konsistensi, kelengkapan, serta keterbaruan data sebelum ditampilkan pada portal maupun dashboard eksekutif.
Sementara itu, Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, menegaskan bahwa data yang akurat sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi kondisi kelompok rentan agar akses terhadap layanan dasar dapat terpenuhi secara optimal.
Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan Maluku yang masyarakatnya tersebar di pulau-pulau kecil membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Sebagai contoh, fasilitas pendidikan di Maluku memiliki rasio yang berbeda dengan Pulau Jawa. Satu sekolah di Maluku rata-rata hanya menampung 200 siswa, sementara di Jawa bisa mencapai 900 siswa. Data spasial yang akurat akan membantu mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” jelas Odie.
Pengembangan platform Lawamena Satu Data juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Maluku. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa Gubernur menunjukkan ketertarikan untuk menggunakan aplikasi tersebut secara langsung, terutama dalam memantau sebaran unit layanan dan kondisi masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
Melalui forum koordinasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Lawamena Satu Data. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan SKALA diharapkan mampu memperkuat fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) guna mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA Maluku. (Red/Diskominfo Maluku)
