MEDIAINDONESIANEWS.ID — Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Aliansi Persatuan Pemuda Desa Bisui menggelar aksi damai di halaman Kantor Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pada Selasa 28/10/2025. Aksi tersebut mengusung tema “Basmikan KKN: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Jajaran Pemerintah Desa Bisui.”
Aksi damai ini menjadi bentuk refleksi dan kepedulian pemuda terhadap semangat perjuangan para bangsa. Para pemuda Desa Bisui menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak hanya diwujudkan dalam persatuan, tetapi juga melalui sikap kritis terhadap berbagai penyimpangan yang menghambat kemajuan desa.
Dalam orasi dan refleksi bersama, Harun Daud, salah satu perwakilan aliansi, menyerukan pentingnya transparansi, keadilan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Pemuda harus menjadi garda terdepan dalam melawan segala bentuk KKN. Kita mencintai desa kita dengan cara menjaga agar pemerintahan berjalan jujur dan adil,” ujar Harun Daud dalam orasinya.
Aksi berlangsung tertib dan damai di bawah koordinator lapangan, Abadan Halek, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk aspirasi moral pemuda untuk mendorong pemerintahan desa yang bersih. Setelah aksi, para peserta mengadakan hearing bersama Camat Gane Timur Tengah, BPD Desa Bisui, serta perwakilan Pemerintah Desa Bisui yang dihadiri Sekretaris dan Kaur Desa. Pihak Polsek Gane Timur turut mengawal jalannya kegiatan.
Sementara itu, Kepala Desa Bisui, Muhammad Tamhir, tidak hadir karena sedang berada di Bacan.
Tuntutan dan Seruan Pemuda
Dalam pernyataannya, Abadan Halek mewakili Aliansi Pemuda Desa Bisui menegaskan tuntutan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Bisui agar Kepala Desa mempertanggungjawabkan dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2024 dan 2025 secara terbuka di hadapan masyarakat dan BPD.
Ia juga meminta Bupati Halmahera Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat Daerah agar segera melakukan audit terbuka terhadap pengelolaan anggaran Desa Bisui.
“Jika dalam waktu dekat tidak dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, kami akan melakukan aksi lanjutan untuk memblokade Kantor Desa Bisui,” tegas Abadan Halek.
Sementara itu, Tarmizi M. Nur, salah satu tokoh pemuda, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini tidak bertujuan menimbulkan konflik, melainkan menegakkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan desa.
“Kami tidak mencari masalah, kami mencari keadilan dan keterbukaan. Desa Bisui adalah milik kita bersama. Setiap rupiah dari anggaran desa harus jelas peruntukannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Adapun beberapa poin yang menjadi sorotan para pemuda antara lain:
- Anggaran kepemudaan,
- Anggaran pembangunan pagar lapangan,
- Anggaran pembangunan PAUD serta insentif dan operasional PKK,
- Anggaran ketahanan pangan,
- Anggaran pembangunan Polindes Desa Bisui.
Menurut para pemuda, sejumlah program tersebut hingga kini belum memiliki kejelasan realisasi maupun pertanggungjawabannya oleh Kepala Desa Bisui.
Tanggapan Pemerintah Kecamatan
Saat dikonfirmasi, Camat Gane Timur Tengah, Rusli Sam, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan aksi damai yang berlangsung tertib dan kondusif, serta bagian dari aspirasi warga yang perlu ditindaklanjuti dengan bijak.
Sementara itu, upaya konfirmasi awak media kepada Kepala Desa Bisui, Muhammad Tamhir, belum berhasil dilakukan karena nomor telepon yang dihubungi tidak aktif.
Momentum aksi damai ini menjadi pengingat bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 tetap relevan hingga kini meneguhkan tekad para pemuda untuk bersatu, berjuang, dan berkontribusi nyata demi terciptanya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bermartabat.
Reporter: Munces
