MEDIAINDONESIANEWS.ID – Sinkronisasi antara pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia menjadi fokus utama dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pentingnya kolaborasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama bagi wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), Rabu (1/4/2026).
Menurut Lewerissa, forum diskusi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara arah pembangunan daerah dengan kepentingan nasional, khususnya dalam memperkokoh pertahanan maritim Indonesia.
“Momen ini merupakan kehormatan sekaligus kesempatan penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kepentingan strategis nasional,” ujarnya.
Ia menilai tema diskusi sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Lewerissa menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan negara bersifat semesta dan melibatkan seluruh sumber daya nasional, tidak hanya kekuatan militer.
“Kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga pada ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur,” tegasnya.
Secara geografis, Maluku memiliki 1.388 pulau dengan sekitar 92,4 persen wilayah berupa laut, serta berada di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia III yang berbatasan langsung dengan kawasan internasional.
Ia menyebut, kebijakan pembangunan maritim di Maluku dirancang sebagai instrumen strategis dengan dua fungsi utama, yakni memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di satu sisi menjadi perisai kedaulatan NKRI, di sisi lain menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lewerissa juga memaparkan potensi besar sektor perikanan Maluku yang ditopang oleh sejumlah wilayah pengelolaan perikanan, seperti Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya praktik illegal fishing, destructive fishing, serta tingginya biaya logistik yang berdampak pada kesenjangan pembangunan.
“Kita menghadapi paradoks, kekayaan sumber daya alam yang besar belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam konteks wilayah perbatasan, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang membutuhkan pendekatan pembangunan terintegrasi. Pemerintah daerah, kata dia, mendorong transformasi kawasan tersebut menjadi “sabuk kemakmuran”.
“Kawasan perbatasan harus kita ubah dari beranda belakang menjadi kawasan yang hidup dan sejahtera,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menerapkan strategi ekonomi biru, termasuk pengembangan pelabuhan terpadu, penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mempercepat pembangunan kawasan strategis.
“Kolaborasi ini tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Mengakhiri pemaparannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan maritim Maluku diarahkan untuk menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan sekaligus kesejahteraan.
“Kita tidak hanya membangun wilayah, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Karena di laut kedaulatan diuji, dan di sanalah Indonesia harus berdiri tegak tanpa kompromi,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Komandan Seskoal, Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, serta jajaran pimpinan dan peserta Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. (Red/Diskominfo Maluku)
