LABUHA, MEDIAINDONESIANEWS.ID — Pendidikan di desa sagawele kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) di selimuti awan hitam. Kepemimpinan Kepala Sekolah SMPN 57 Halmahera Selatan, Muhammad Darso, S.Pd., kembali menuai sorotan tajam dari pelajar dan mahasiswa Desa Sagawele.
Sorotan tajam dari Pelajar dan Mahasiswa asal daerah setempat yang tergabung dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Sagawele (IPMAS) ini, terkait sejumlah kebijakan yang dianggap anti-partisipatif dan bertentangan dengan semangat pendidikan nasional menjadi alasan utama kekecewaan publik.
Menurut Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Sagawele (IPMAS), Riski A. Rahman, kepala sekolah telah melakukan sejumlah pelanggaran, termasuk mengabaikan surat resmi dari Pemerintah Desa Sagawele untuk mengundang partisipasi siswa dalam upacara peringatan HUT RI.
Selain itu, SMPN 57 Halsel juga tidak turut ambil bagian dalam kegiatan upacara bersama SDN Sagawele dan SMK Global Nusantara saat peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu. Bahkan, kepala sekolah telah menekan siswa agar tidak ikut terlibat menjemput rombongan PKK Halmahera Selatan.
Tindakan kepala sekolah ini memicu kekecewaan mendalam dari kalangan pelajar dan mahasiswa desa. “Kebijakan ini sudah sangat jauh dari semangat pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang menekankan konsep Trisentra Pendidikan, yakni keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat,” tegas Riski.
“Sebagai bentuk protes, IPMAS menyatakan sikap untuk terus melawan kebijakan kepala sekolah yang dianggap tidak masuk akal dan merusak tujuan pendidikan. Mereka juga akan mencari tahu nama-nama Guru honorer SMPN 57 HALSEL yang sudah di daftarkan ke Dapodik.
Mereka juga akan melakukan aksi boikot terhadap SMPN 57 Halsel bersama para pelajar desa sagawele. “Kami akan terus bersuara. Pendidikan seharusnya memanusiakan manusia, bukan menjadikan siswa seperti kerbau yang hanya tunduk tanpa arah,” tutup Riski A. Rahman. (MIN-JY)
