banner 970x250

Waka II DPRD Maluku Tekankan Pentingnya Infrastruktur Pendukung Produksi Pangan

MEDIAINDONESIANEWS.ID Setelah menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku serta Dinas PUPR dari 11 kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi data infrastruktur untuk diusulkan ke Kementerian PUPR, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan produksi pangan.

Hal tersebut disampaikan Johan Johanis Lewerissa kepada sejumlah awak media di Kantor DPRD setempat, Jumat (30/1/2026). Ia mengatakan, infrastruktur pendukung sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurutnya, DPRD Maluku melalui Komisi III meminta seluruh Dinas PUPR kabupaten/kota untuk hadir dan terlibat aktif dalam proses sinkronisasi data. Hal ini bertujuan agar kondisi riil dan kebutuhan infrastruktur di setiap daerah dapat terpetakan dengan baik sebelum diusulkan ke pemerintah pusat.

“Kami akan terus melakukan pertemuan dan koordinasi untuk memberikan masukan berdasarkan kondisi faktual di masing-masing kabupaten dan kota. Dengan begitu, pada saat pemerintah pusat melakukan penilaian, seluruh data dan kebutuhan daerah sudah tersinkronisasi dengan baik,” ujarnya.

Johan menambahkan, koordinasi yang intensif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat sangat penting agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai harapan. Ia menegaskan bahwa penetapan skala prioritas menjadi kunci, terutama untuk infrastruktur yang mendukung peningkatan produksi pangan.

“Jika memang ada keterbatasan dalam penyelenggaraan program, maka harus ditentukan skala prioritas. Prioritas utama kita adalah membangun infrastruktur yang paling dibutuhkan masyarakat, khususnya yang menunjang sektor pangan,” tegasnya.

Ia berharap, melalui sinkronisasi dan koordinasi yang berkelanjutan, usulan pembangunan infrastruktur dari Provinsi Maluku ke Kementerian PUPR dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (AHL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 325x300

You cannot copy content of this page